Pelatihan ini diikuti oleh 54 peserta yang berasal 12 propinsi (NAD, Sumut, Sumbar, Jambi, Riau, Kepri, Bengkulu, Babel, Sumsel, Lampung, Banten, Jawa Barat) yang masing-masing terdiri dari aparat pemerintah daerah, LSM dan Perguruan Tinggi. Pada sambutan pembukaan, Oswar Mungkasa menyampaikan bahwa percepatan pembangunan AMPL memerlukan dukungan politik dan ketersediaan fasilitator di setiap daerah.  Keduanya bisa dicapai bila sumber daya manusia dioptimalkan dan peran-peran lembaga, khususnya LSM dan Perguruan Tinggi difungsikan dengan baik. Oswar menekankan bahwa pencapaian target RPJMN 2010-2014 memerlukan sinergi antar pihak baik di tingkat pusat hingga daerah. “Sinergi bukan hanya untuk pemerintah saja, tetapi dengan non-pemerintah juga, agar seluruh intervensi program AMPL mengarah pada satu tujuan bersama, yaitu pencapaian target RPJMN, dan peran masing-masing pihak dapat dipetakan” katanya.

 

Untuk memperkuat basis pemahaman dan praktek fasilitasi pembangunan AMPL, peserta Pelatihan dibekali dengan berbagai materi dan teknik fasilitasi di sektor AMPL. Selain mendalami Kebijakan AMPL, peserta juga dibekali dengan urgensi Pokja AMPL di daerah, peta konstelasi dokumen dan proses perencanaan yang terkait AMPL di daerah, identifikasi permasalahan AMPL dan bagaimana membangun sinergi program terkait AMPL.  Sedangkan untuk meningkatkan kualitas fasilitasi dan advokasi, peserta dibekali dengan konsep dasar fasilitasi, teknik dan metode,  pengembangan desain fasilitasi dan praktek fasilitasi. Secara keseluruhan ada 12 materi substansial AMPL yang diajarkan dan didiskusikan dalam Pelatihan ini. Untuk meningkatkan pemahaman tentang peran dan fungsi Pokja AMPL, dihadirkan juga Ketua Pokja AMPL Kabupaten Bangka, untuk bertukar pengalaman. Dengan model-model Pendidikan Orang Dewasa (POD) dan proses partisipatif, peserta dan pelatih (fasilitator) berbaur dan membahasa substansi yang disampaikan selama pelatihan.

 

Budi Hidayat, Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas yang hadir dalam acara ini memberikan penegasan bahwa saat ini AMPL sudah mulai dilirik banyak pihak sebagai program yang perlu diparhatikan, tetapi dukungan dan advokasi masih belum kuat. Pada sisi lain Budi juga menyatakan bahwa daerah yang sudah lebih siap dengan perencanaan pembangunan AMPL cenderung lebih responsif dan adaptif terhadap dukungan dari pemberi bantuan. “Daerah yang telah memiliki rencana strategis AMPL cenderung lebih siap menerima bantuan dari berbagai pihak, baik pusat maupun lembaga-lembaga lainnya, karena arah pembangunan AMPL hingga 5-10 tahun ke depan sudah terpetakan” kata Budi Hidayat. 

 

Hal senada disampaikan oleh Kamil Abu Bakar, Ketua Bappeda Kab. Bangka, sekaligus Ketua Pokja AMPL Kab Bangka, yang secara khusus dihadirkan untuk menjelaskan peran penting dan kedudukan strategis Pokja AMPL daerah untuk percepatan pembangunan AMPL.  Dalam paparannya Kamil menjelaskan bahwa AMPL bisa dicapai apabila sinergi antar pelaku dan proses perencanaan bisa dioptimalkan. “Di Bangka, kami melibatkan masyarakat dan aparat desa untuk memprioritaskan AMPL dalam proses perencanaan di setiap tingkatan. Alokasi Dana Desa harus memuat program AMPL agar disetujui” kata Kami. Selain itu, dukungan politis juga sangat diperlukan untuk membuat program AMPL berjalan dengan baik. “Dengan keadaan lingkungan Bangka yang penuh dengan  bekas tambang timah dimana-mana, kami diingatkan oleh Wakil Bupati agar memberi perhatian kepada pembangunan AMPL, agar tidak terjadi -perang air- kayak yang di tivi itu” tegas Kamil.

 

Sesi analisis Kebijakan AMPL menjadi sangat menarik dalam Pelatihan ini, karena dengan latar belakang yang berbeda-beda,  peserta memberikan kajian secara substansial untuk setiap prinsip Kebijakan. Hal senada juga terjadi pada sesi sinergi program, dimana antar peserta dalam satu propinsi mengidentifikasi program AMPL dan ternyata sekaligus menjadi proses evaluasi terhadap capaian dan pendekatan yang selama ini dijalankan. Dalam praktek fasilitasi, peserta memilih 3 tema untuk dijadikan topik simulasi fasilitasi, yaitu: pendalaman Kebijakan, pembentukan Pokja AMPL dan identifikasi isu permasalahan AMPL. Dengan pembagian peran dan aplikasi teknik fasilitasi, proses praktek dan simulasi menjadi sangat menarik.

 

Dalam penyusunan rencana tindak lanjut, peserta menyatakan akan segera berkoordinasi dengan lembaga terkait AMPL di daerah untuk pembentukan Pokja AMPL (bagi yang belum ada Pokja) dan optimalisasi program untu daerah yang sudah ada Pokja AMPL. Secara keseluruhan, pelatihan ini dinyatakan berhasil, sebagaimana dinyatakan peserta. Perbandingan hasil Pre Test dan Post Test, maupun evaluasi harian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman, pengusaan teknik fasilitasi maupun ketrampilan. Diakhir sesi, peserta menyatakan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat, tidak saja untuk pengusaan isu AMPL tetapi kepasitas individu. “ Kami sangat berterimakasih, pendekatan dan proses pelatihan ini sangat menarik, improvisasi dan inovatif untuk mengenal substansi dan sisi lain AMPL” kata Sri, perwakilan peserta dari Propinsi Jambi.

 

Pelatihan ditutup oleh Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, Budi Hidayaat yang mengharapkan agar fasilitator yang sudah terbentuk menjadi agen perubahan untuk memfokuskan AMPL di daerah masing-masing. “Pertemuan ini harus diikuti dengan pembentukan jejaring fasilitator, sehingga komunikasi tetap terjalin dan saling memperkaya pengetahuan” kata Budi Hidayat diakhir pidato penutupan. +dhs+