Pada tahun 2025 mendatang, pulau-pulau yang dihuni oleh banyak penduduk seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diprediksi bakal mengalami krisis air bersih yang sangat parah. Kondisi semacam ini tentu saja sangat mengusik perhatian kita semua, mengingat air merupakan sumber kehidupan. Hal tersebut terungkap dalam seminar Defisit Air di Depan Mata yang diselenggarakan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) dan Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) di Jakarta, Jum'at (23/7) .

Seminar yang dihadiri sekitar 200 peserta ini mampu menyedot perhatian seluruh peserta yang merupakan perwakilan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK), jajaran instansi pemerintah terkait, serta kalangan pemerhati lingkungan.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam sambutannya menekankan bahwa persoalan air ini merupakan persoalan bangsa yang harus diselesaikan secara bersama. Menurut Djoko, sesuai dengan UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, negara harus menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air dalam meningkatkan produktivitas kehidupannya. “Hal ini memang menjadi kewajiban pemerintah, namun juga dibutuhkan sinergi dan kerja sama dari seluruh pihak terkait,” ujarnya.

Djoko menambahkan, saat ini ketersediaan air nasional memang masih sangat mencukupi untuk pemenuhan seluruh kebutuhan air, seperti rumah tangga, irigasi, perkotaan, industri, dan lainnya hingga tahun 2020 mendatang. Meski demikian, jika dilihat dari kondisi ketersediaan air di masing-masing pulau, sudah sangat memprihatinkan. Di sejumlah pulau yang padat penduduk seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, surplus air hanya terjadi pada saat musim hujan.

“Sekarang solusinya, bagaimana kita mengelola penggunaan air itu sehingga pasokan dan kebutuhan air seimbang. Penyebab ketimpangan pasokan air itu kan karena penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga keberlanjutan itu sangat penting,” tegasnya.

Terkait dengan kondisi tersebut, pemerintah sendiri, lanjut Djoko, saat ini tengah mengkaji rencana pembangunan waduk baru untuk mengamankan pasokan air baku di wilayah Jakarta dan sekitarnya. “Jakarta sudah kesulitan mendapatkan air baku. Untuk itu perlu waduk baru dari sisi barat, sedangkan dari timur sudah ada Jatiluhur,” tukasnya.

Djoko juga mengimbau kepada masyarakat dan pe­mangku kepentingan lainnya agar sama-sama berdisiplin menjaga lingkungan, terutama daerah tangkapan air di hulu, yakni daerah aliran sungai (DAS).  “Sebab jika di hulunya hutan gundul, kalau hujan air tak bisa masuk lagi ke tanah sehingga banjir tak bisa dihindari. Dan jika musim kemarau datang, tak ada air yang bisa ditangkap,” tandasnya.

Kondisi defisit air itu juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Teknologi Mitigasi Bencana Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Sutopo Purwo Nugroho yang memprediksikan krisis air di Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Bali akan semakin parah pada 2025 mendatang. “Indeks Penggunaan Air (IPA) di Jawa dan Bali antara penggunaan dengan dependable flow semakin meningkat. Kekeringan yang terjadi di beberapa tempat di Pulau Jawa sekarang menyebabkan tempat tersebut cenderung tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan air sendiri,” ungkapnya. Menurut Sutopo, saat ini Indonesia hanya mengalami surplus air selama lima bulan saat musim hujan berlangsung, sedangkan sisanya selama tujuh bulan saat kemarau terjadi defisit air. Terjadinya perubahan iklim global, lanjut Sutopo, juga ikut memunculkan dampak terhadap ketersediaan pasokan air nasional. “Hujan pada musim kemarau mempunyai tren menurun bervariasi dari 1-9 mm per musim per tahun, sedangkan hujan pada musim penghujan lebih bervariasi dengan tren menurun 1-50 mm per musim per tahun,” jelasnya.

Komitmen Politik

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA) Hamong Santono yang juga tampil sebagai pembicara, menyoroti soal kerusakan DAS yang menurutnya menjadi salah satu penyebab defisit air di sejumlah daerah. “Kalau DAS rusak, air baku terancam. Air baku sendiri merupakan sumber air bersih. DAS rusak karena tata kelola sungai yang buruk. Dan yang lebih parah hampir setiap pemimpin di tingkat lokal tidak punya perspektif soal SDA,” ungkapnya.

Padahal di sejumlah negara, persoalan air ini merupakan komitmen politik para penyelenggara negara, dari tingkat pusat hingga daerah. “Contohnya di Afrika Selatan. Sebelum pemilu, mereka adakan survei apa yang dibutuhkan masyarakat di kala nanti muncul pemerintahan baru. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat di sana meminta kepada pemerintahnya agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan air, perumahan, dan sanitasi. Lalu ketika pemerintah terbentuk, disusun rencana jangka menengah, berupaya memenuhi apa yang diinginkan masyarakat, hasilnya menurut WHO, air bersih 100 persen di kota, 80 persen di pedesaan. Ada komitmen politik di situ, ada pembiayaan publik. Pemerintah juga punya upaya yang luar biasa,” paparnya.

Contoh lain diterapkan di Uruguay, di mana saat ini negara tersebut menjadi satu-satunya negara yang telah melakukan amendemen soal konstitusi pemberdayaan SDA. “Di sana (Uruguay), pertimbangan sosial harus jadi petimbangan utama dibanding kepentingan ekonomi dan lain-lain,” kata Hamong. Sementara di Brasil, sumber airnya diberlakukan layaknya sumber minyak yang dijaga ketat oleh tentara. “Sebenarnya kita tidak perlu sampai seperti itu, tapi kita juga harus memiliki pola pikir bahwa persoalan air ini sangat penting,” tandasnya. [Eko]