Peraturan Menteri

Halaman : 2
Menampilkan 21 - 40 dari 53 data

Kader Desa


Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal


Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan


Perencanaan Pembangunan Desa


Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah


Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan

 

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air. Baku mutu air limbah ini berlaku untuk kegiatan RPH sapi, kerbau, babi, kuda, kambing, dan/atau domba.Tujuan ditetapkannya baku mutu air limbah ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta menurunkan beban pencemaran lingkungan melalui upaya pengendalian pencemaran dari kegiatan RPH.Gubernur dan Bupati/Walikota dapat menerapkan baku mutu air limbah bagi kegiatan RPH daerah dengan ketentuan lebih ketat sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah


Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota


Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM)

Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia diperlukan sistem penyediaan air minum yang berkualitas, sehat, efisien dan efektif, terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya terutama sektor sanitasi sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan produktif.

KSNP-SPAM merupakan pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, baik bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah, dunia usaha, swasta dan masyarakat.Peraturan teknis dan pedoman pelaksanaan lebih rinci akan ditetapkan lebih lanjut oleh instansi terkait dalam pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum sebagai penjabaran dari KSNP-SPAM.

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP)


Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum


Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman

 

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini adalah dalam rangka penyehatan lingkungan permukiman yang berkelanjutan, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia sehingga masyarakat dapat menjadi lebih produktif sehingga perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang ramah lingkungan.KSNP-SPALP ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, dan pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman, baik bagi Pemerintah Pusat, maupun Daerah, dunia usaha, swasta, dan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat. Daftar Isi :Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ketentuan Teknis dan Pengaturan di Daerah; Bab III Ketentuan Peralihan; Bab IV Ketentuan Penutup.

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal


Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007


Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah


Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa


Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai


Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum


Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan Serta Penilaian Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri


Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah


Terpopuler di Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010

Kategori : Peraturan Perundangan - Peraturan Menteri

Tata Cara Dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air

Kategori : Peraturan Perundangan - Peraturan Menteri

Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai

Kategori : Peraturan Perundangan - Peraturan Menteri

Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum

Kategori : Peraturan Perundangan - Peraturan Menteri

Kader Pemberdayaan Masyarakat

Kategori : Peraturan Perundangan - Peraturan Menteri