Jokowi-JK Diminta Penuhi Hak Warga Hidup Sehat

Pemerintahan Jokowi - JK ke depan diminta mengedepankan persoalan kesehatan di Indonesia. Pasalnya, sumber daya manusia (SDM) menjadi hal yang paling krusial dan dampak dari kesehatan itu sendiri adalah pembangunan karakter mental anak bangsa.

"Pendidikan menjadi penting, tapi kalau dasar hak hidup sehat saja belum terpenuhi bagaimana seorang manusia dapat berpikir, dan belajar menyerap dengan baik," kata Direktur Kajian Pusat Kajian Aksi Revolusi Mental (Permanen), Rhugby Adeana S, dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/10/2014).

Menurut pandangan Permanen, ada lima dasar yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi-JK dalam bidang kesehatan, adalah penyediaan dokter tiap desa, penyediaan bidan tiap desa, gizi, dan sanitasi serta tercukupinya air bersih. "Kita ingin bangun dan merekonstruksi masalah kesehatan di Indonesia. Kami prihatin dengan masalah kesehatan ini," ujarnya.

Pria yang biasa disapa Aden itu mengungkapkan, Indonesia bila diukur melalui angka harapan hidup (AHH) berada di urutan ke enam setelah Singapore, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Vietnam dalam lingkup ASEAN.

Posisi ini disebabkan oleh moralitas banga sendiri, seperti AKI yang merosot menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup pada 2012, dibandingkan tahun 2007 sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup.

Oleh karena itu, Permanen akan melakukan Dialog Nasional bertajuk Revolusi Kesehatan menuju Revolusi Mental yang diadakan di Univeritas Indonesia pada Selasa (7/10/2014) esok hari. Selain dihadiri oleh perwakilan dari 8 universitas di Indonesia, acara tersebut juga rencananya akan dibuka oleh presiden terpilih Joko Widodo.

"Hasil rekomendasi dari pertemuan besok, akan diserahkan ke pak Jokowi dalam penanganan persoalan kesehataan di Indonesia," ucapnya.

Acara tersebut juga akan menghadirkan Prof. Purnawan Junadi dari Univ Indonesia, Prof. Indrawati Lipoeta dari Univ Andalas, Prof. Tri Martiana dari Univ Airlangga, Prof. Mulyanto dari Univ Mataram, serta Dr. Hanibal Hamidi yang merupakan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya KPDT.

Post Date : 07 Oktober 2014