Penanganan Banjir Berorientasi Proyek

Pakar Perubahan Iklim Global Institut Teknologi Bandung (ITB), Armi Susandi mengatakan, selama ini Pemprov DKI Jakarta selalu berkilah bahwa untuk penanganan masalah banjir tidak merupakan tanggungjawab mereka sepenuhnya. Mengingat terdapat 13 sungai utama yang melintas ibukota merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

Sedangkan untuk lokasi daerah daratan rendah dan jauh dari lintasan sungai menjadi tugas penuh dari pemerintah Ibu Kota ini. Di antaranya sistem drainase di pinggir jalan, saluran air mikro, dan lain sebagainya.

Semuanya berdampak langsung terhadap masyarakat kota Metropolitan ini. “Sebetulnya banjir yang paling cepat dirasakan warga itu di tengah jalan kota. Satu dua jam hujan, banjir menggenangi pemukiman atau jalan. Macet mengular di mana-mana,” terang Armi, Minggu (27/4).

Menurutnya, komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menangani masalah banjir masih parsial dan berorentasi proyek. Titik-titik kecil sumber banjir dianggap belum penting ditangani dan tidak memberikan keuntungan proyek terlalu besar.

Jajaran teknis terkait belum mau mengerjakan penanganan yang tidak populis. Disinyalir ini dianggap tidak memberikan dampak penilaian publik terhadap pemerintah itu sendiri. “Cara kerja dinas teknis masih terkesan parsial dan bermuara pada proyek,” ungkapnya.

Kendati Pemprov DKI Jakarta telah menangani prasarana penangan banjir di Waduk Pluit dan Ria Rio, bukan berarti masalah selesai. Banjir yang menimpa Jakarta tidak di sekitar daerah itu saja. Banyak dari yang dari kawasan itu belum bisa lepas dari ancaman banjir yang menahun.
Itu dialami warga pemukiman atau masyarakat di luar pemukiman, seperti di sepanjang jalan raya. Tidak sedikit tempat penampungan agar banjir tidak meluas belum terperhatikan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, Manggas Rudy Siahaan, mengaku pihaknya terus berupaya mempercepat proses revitalitasi sarana dan prasarana pengendalian banjir di Jakarta. Mulai dari pengerukan waduk, pengerukan kali penghubung, pemasangan turap di sejumlah kali, pembangunan tempat penampuangan dan parkir air, membangun waduk baru dan lain sebagainya. “Semuanya kita kerjakan tahun ini. Cuma pengerjaan menunggu hasil lelang dulu,” ungkapnya.

Dalam penanganan banjir ini, dia mengaku, Dinas PU DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp1,34 triliun untuk 45 kegiatan proyek. Itu termasuk dengan program normaslisasi 13 sungai besar yang termasuk ke dalam program Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP). Program ini dibantu dengan dana hibah dari Bank Dunia.

Program JUFMP ini meliputi normalisasi Sungai Ciliwung, kawasan Gunung Sahari, normalisasi Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan & Waduk Sunter Timur III, Kali Grogol-Sekretaris Drain, Kali Besar-Jelakeng, Krukut Cideng Drain & Krukut Lama. “Kami bekerja cepat. Semua itu butuh waktu dan tidak dapat selesai dalam waktu sebulan dua bulan. Bisa memakan waktu dua tahun,” pungkasnya.(guruh)

Post Date : 28 April 2014