Dalam rangka meningkatkan ilmu
dan wawasan dilingkup jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidrap
khususnya petugas kesehatan lingkungan dan pendampingan se-Sidrap, dalam hal
ini Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP). Dinkes kembali menggelar
pelatihan Enumerator, Supervisor dan Entri Data (ESED). Kegiatan tersebut
berlangsung di Wisma Trimulti, tepatnya Jalan Andi Hasen No 42 Pangkajene,
Selasa (4/6) kemarin.
Kegiatan yang diikuti 62 orang ini dilatih khusus
dalam rangka studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) yang rencananya
berakhir hingga 5 Juni mendatang. Para peserta hadir terdiri, supervisor
tingkat Kabupaten Studi Ehra, petugas kesehatan lingkungan dan pendamping,
petugas Puskesmas serta para staf Dinas Kesehatan Sidrap.
Kepala Dinas Kesehatan Sidrap Dr H A Irwansyah
M.Kes mengatakan saat membuka resmi acara tersebut, menyebutkan salah satu
sasaran dan target dari program percepatan pembangunan sanitasi permukiman
adalah untuk menghentikan perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada
tahun 2014, baik di perkotaan maupun di pedesaan (Desa Stop BABS).
"Jadi dengan adanya pelatihan-pelatihan
seperti ini, mudah-mudahan para peserta dapat melaksanakannya dengan
sebaik-baiknya, sehingga kedepan pola hidup masyarakat Sidrap pada umumnya bisa
lebih bersih, dan sehat lingkungan sesuai dengan apa yang kita programkan
bersama-sama," paparnya.
Menurutnya, sejauh ini akses sanitasi saat ini
masih rendah. Terdapat 70 juta penduduk masih melakukan praktis BABS, dan 30%
penduduk Indonesia masih belum memiliki akses sanitasi yang baik. Disamping
itu, angka kesakitan diaeh masih tinggi yaitu 411 per 1000 penduduk (Survey
Morbiditas Sub Diare Tahun 2010), dan diare ini masih menjadi penyebab kematian
utama pada bayi dan balita.
"Untuk itu, dengan adanya pelatihan seperti
ini, sehingga kedepan dalam upaya percepatan pembangunan sanitasi
pemukiman dapat berjalan dengan maksimal," tandasnya.
Terpisah, Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas
Kesehatan Sidrap sekaligus Ketua penyelenggara, Ishak Kenre SKM M.Kes kepada
Ajatappareng News menambahkan, akses sanitasi yang rendah akan mengakibatkan
penyakit berbasis lingkungan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan
kerugian ekonomi yang ditimbulkan sehingga diperlukan penanganan melalui
program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP).
"Olehnya itu, PPSP diperlukan sebagai upaya
akselerasi/percepatan dalam rangka sasaran RPJMN 2010-2014 dan MDGs yakni stop
BABS hingga akhir tahun 2014, dan tersedianya akses terhadap akses pengelolaan
sampah bagi 80% rumah tangga dan menurunnya luas genangan air sebesar 22.500 HA
di 100 Kabupaten/Kota yang masuk kawasan strategis," jelasnya.
Ishak menambahkan, salah satu pelaksanaan PPSP
adalah pelaksanaan survey EHRA sebagai bagian penyuluhan buku putih SSK atau
dokumen air minum dan penyehatan lingkungan. "Sehingga dipandang perlu
pelaksanaan pelatihan Enumerator, Supervisor, Dan Entri Data bagi petugas
Puskesmas se-Kabupaten Sidrap," jelasnya.
Post Date : 05 Juni 2013
|
