Butuh Rp 45 Triliun untuk Sungai

Sumber:Kompas - 22 Januari 2010
Kategori:Drainase

Jakarta, Kompas - Dibutuhkan Rp 45 triliun untuk membuat daerah aliran sungai atau DAS bisa dimanfaatkan secara optimal. DAS dimanfaatkan untuk mengairi sawah, pembangkit listrik, bahan baku air minum, serta mengendalikan banjir.

”Pemerintah jelas tidak mampu memenuhi kebutuhan dana itu. Di Indonesia ada 133 sungai,” kata Direktur Air dan Irigasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Donny Azdan, Kamis (21/1) di Bandung, dalam International Training on Integrated Water Resources Management (IWRM) 2010, yang diselenggarakan Bappenas dan Swedish International Development Cooperation Agency.

Karena dana terbatas, kata Donny, dibutuhkan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi (IWRM) dan melibatkan banyak pihak dalam pengelolaan sungai.

Claus Aagaard Pedersen, ahli air dari Ramboll Natura Swedia, mengatakan, IWRM adalah pendekatan baru dalam manajemen air. Sistem manajemen pengelolaan air ini diharapkan bisa menjamin ketersediaan air, khususnya bagi masyarakat miskin.

Data Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan, masyarakat yang tak terjangkau jaringan air bersih dari pengelolaan air sungai harus membayar hingga Rp 200.000 per bulan untuk mendapatkan air bersih. Adapun masyarakat yang dilayani PDAM membayar Rp 35.000 per bulan.

Penerapan IWRM di Indonesia pertama kali dilakukan Bappenas di Sungai Citarum, Jawa Barat. ”Ini proyek koordinasi pertama,” kata Ketua Pelaksana Harian IWRM Sungai Citarum Candra S Samekto.

Dia menjelaskan, dengan IWRM, dilakukan upaya menjadikan Sungai Citarum sebagai prioritas dari beberapa instansi. Di DAS Citarum terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Air Saguling, yang dioperasikan PT Indonesia Power (Persero).

Namun, turbin dari PLTA Saguling terkendala sampah yang digelontorkan Sungai Citarum. Debit air sungai juga menurun akibat penggundulan hutan di hulu sungai. ”Tugas IWRM memastikan adanya perbaikan perilaku masyarakat di badan sungai, memastikan Kementerian Kehutanan tidak menunda penghijauan di hulu,” kata Candra.

Saat ini dilakukan pendekatan ke perusahaan yang memiliki program tanggung jawab sosial agar mereka memprioritaskan sumbangan untuk perbaikan Citarum. (RYO)



Post Date : 22 Januari 2010