Membangun Sungai Buatan di Timur Jakarta

Sumber:Media Indonesia - 11 Februari 2004
Kategori:Drainase
PEMERINTAH pusat diminta segera merealisasikan dana senilai Rp2,5 triliun untuk biaya pembangunan fisik Banjir Kanal Timur (BKT). Proyek sungai buatan itu diproyeksikan selesai tahun 2007 untuk mengatasi banjir sebagian besar wilayah Jakarta Timur.

Lama pembangunan fisik termasuk pembebasan lahan diperkirakan lima tahun sejak 2003, kata Kepala Biro Humas dan Protokol DKI Muhayat kepada Media di Jakarta, kemarin.

Karena itulah, ujar Muhayat, makin cepat diberikan anggaran dari pemerintah pusat melalui Depkimprasmwil untuk pembangunan fisik BKT lebih baik. Sebab, proyek sungai buatan sepanjang 23,6 kilometer tertunda sejak 1986 saat Gubernur DKI dijabat Wiyogo Atmodarminto.

Walau nanti terjadi pergantian presiden dan kabinet pasca-Pemilu 2004, jelas Muhayat, Gubernur DKI Sutiyoso tetap optimis dan yakin alokasi anggaran senilai Rp2,5 triliun dari APBN untuk biaya pembangunan fisik BKT secara bertahap tetap direalisasikan presiden maupun kabinet pemerintahan baru nanti.

Sebab, lanjutnya, pembangunan BKT merupakan kepentingan masyarakat Jakarta. Di dalamnya termasuk para pejabat negara, kedutaan negara sahabat, DPR, turis mancanegara maupun domestik. Apalagi Jakarta sebagai ibu kota negara dan barometer kota-kota besar di Indomesia.

Pembangunan BKT sudah mendesak untuk mampu mengendalikan Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung agar sebagian besar wilayah Jakarta Timur bebas dari banjir, ungkap Muhayat.

Namun demikian, tandas Kepala Biro Humas dan Protokol DKI, Gubernur berharap pembangunan BKT terealisir minimal 60% saat masa jabatan Sutiyoso berakhir tahun 2007.

Tentang tanggung jawab Pemprov DKI atas anggaran untuk kelanjutan pembebasan lahan BKT, menurut Muhayat, besarnya Rp2,18 triliun. Dana ini dialokasikan dari APBD DKI secara bertahap dalam kurun waktu empat tahun anggaran.

Tahun 2003, jelasnya, senilai Rp80 miliar dialokasikan dari APBD DKI untuk biaya pembebasan lahan BKT seluas 30 hektare. Sedangkan TA 2004 sebesar Rp150 miliar untuk kelanjutan membebaskan lahan sebagai tanggung jawab Pemprov DKI.

Pemerintah pusat melalui Depkimpraswil memberikan dana untuk biaya pembangunan fisik BKT TA 2003 sebesar Rp33 miliar. Dana ini sudah dimanfaatkan untuk menggali bakal sungai buatan itu. TA 2004 pemerintah pusat mengalokasikan dana tidak terbatas, tergantung kebutuhan untuk membangun lahan yang sudah dibebaskan Pemprov DKI, ujar Muhayat.

"Pokoknya pemerintah pusat siap memberikan anggaran sesuai kebutuhan pembangunan fisik. Namun bantuan pemerintah pusat diberikan secara bertahap hingga selesai pembangunan BKT antara lima sampai enam tahun," ungkap Muhayat.

Muhayat menjelaskan, pembangunan BKT ditargetkan selama lima tahun sejak dimulai 2003 (diharapkan selesai tahun 2007). Tapi kalau belum bisa, mungkin sampai tahun 2008. Perkiraan boleh saja, tapi tergantung situasi dan kondisi perjalanan pemerintahan ke depan.

Proyek BKT melintasi 13 kelurahan dengan lebar trace bervariasi yakni 200 meter sepanjang 850 meter pada bagian hilir Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan peruntukan pelabuhan, lebar 300 meter sepanjang 350 meter di bagian tengah pada Kawasan Menteng Metropolitan (KMM) diperuntukkan sebagai marina (perputaran kapal), dan lebar 100 meter sepanjang 22,375 kilometer pada bagian lainnya, ujar Muhayat.

BKT nantinya akan melindungi 25% (15,401% hektare) wilayah Provinsi DKI pada bagian timur dan utara. Sedangkan luas tanah yang akan dibebaskan 317,2 hektare. Namun cakupan area tangkapan air luasnya kira-kira 200,74 kilometer persegi (sekitar 20,074 hektare), katanya.

Menurut Muhayat, rencana pembangunan BKT mengacu kepada Master Plant for Drainage and Flood Control of Jakarta (NEDECO) tahun 1973. Tapi pembuatan detail desain oleh Nikken dan Nippon Koei tahun 1990 dan 1993. Kemudian diperbarui kembali oleh JICA pada 1997. Tahun 2003, Depkimpraswil kembali me-review detail desain BKT.

Proyek BKT) di-redesain karena terjadi perubahan peruntukan. Tadinya semata-mata untuk mengatasi banjir, kini ada penambahan proyek di sekitarnya. Seperti niaga, pergudangan, dermaga, transportasi air, marina, wisata, sentra bisnis, dan permukiman penduduk, tutur Muhayat, sambil menambahkan, redesain proyek BKT dimulai sejak tahun lalu. Acuan pembangunannya nanti berdasarkan desain baru tersebut.

Menurut Muhayat, pembangunan BKT diawali dari sebelah utara, karena lahannya masih tanah kosong dan tidak bermasalah. Misalnya di KBN masih terdapat lahan kosong.

Menyangkut tanah developer sebagai fasum dan fasos yang wajib diserahkan kepada Pemprov DKI, jelas Muhayat, penelusuran tanahnya yang sebagian dikuasai masyarakat diserahkan kepada wali kota setempat untuk menyelesaikannya. Namun, pembangunan terus berjalan termasuk pada lahan fasum, fasos yang diakui warga sebagai miliknya belum dibebaskan.

Selain itu, lanjutnya, kantong-kantong tanah BKT yang sudah lama dibebaskan akan digali untuk dijadikan situ sebagai daerah resapan air sambil menunggu pembebasan lahan selesai. Kalau dibiarkan rata nanti digarap rakyat lagi, sehingga menjadi masalah terus. Jadi lebih baik digali sehingga berfungsi menampung air. (Ssr/S-1)

Post Date : 11 Februari 2004