WAKTU untuk pencapaian target program Millennium Development Goals (MDGs) yang disepakati 189 negara pada 2000, tersisa enam tahun lagi. Namun, delapan target yang menjadi sasaran MDGs masih jauh dari harapan.
Delapan sasaran MDGs itu adalah menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan membangun kemitraan global untuk pembangunan.
Berdasarkan hasil pelaporan MDGs yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), ada beberapa sasaran yang telah tercapai. Namun, indikator keberhasilan itu perlu diperdebatkan lagi.
Deputi Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Periode 2007-2009 Bambang Widianto mengakui, dari delapan sasaran itu, yang terberat dan sulit dilakukan pencapaiannya adalah menurunkan angka kematian ibu melahirkan, fasilitas sanitasi, dan akses air minum.
"Untuk angka kematian ibu, disebabkan faktor fasilitas dan tenaga medis yang masih sulit mencapai daerah perdesaan. Untuk lingkungan, baik sanitasi serta air minum masih sulit karena standar negara maju lebih berat," jelas Bambang, pekan lalu.
Namun demikian, lanjut dia, setelah sembilan tahun program itu berjalan, bukan berarti tidak ada kemajuan yang berhasil dicapai bangsa Indonesia. Dia memberi contoh, bidang pendidikan. "Saat ini, pencapaian sudah 95% angka partisipasi. Meski tantangannya, yakni angka drop out pada usia SD juga tinggi," kata Bambang.
Bidang lainnya, seperti kesetaraan gender dan penurunan angka kemiskinan di Indonesia telah tercapai dan sesuai dengan target. Untuk penanggulangan angka kemiskinan dan kelaparan, Indonesia, jelas Bambang, sudah mencapai target sejak 2000 dengan menggunakan ukuran US$1 pendapatan per orang per hari.
Namun, bila yang digunakan ukuran garis kemiskinan nasional yang setara dengan US$1,55, penanggulangan kemiskinan cenderung menurun dan belum sesuai dengan target. Pada 2009, tingkat kemiskinan 14,15%, sedangkan target 2015 adalah 7,55%. Tidak valid Sementara itu, Direktur Indonesia Budget Center Arif Nur Alam mengatakan data laporan singkat pencapaian MDGs 2009 yang disusun Bappenas tidak valid dan bombastis.
"Contohnya seperti angka partisipasi usia sekolah dari SD, SMP, dan SMA yang tidak signifikan. Biaya sekolah tidak diproteksi pemerintah. Padahal wajib sekolah dijamin undang-undang. Yang gratis hanya biaya SPP, tetapi pungutan untuk orang tua, dana BOS, PNPM serta jamkesmas sifatnya hanya proyek dan bukan jawaban," kata Arif.
Sementara itu, mengenai kesetaraan gender, menurut Arif, justru partisipasi perempuan dalam mengenyam pendidikan masih rendah bagi masyarakat menengah ke bawah. Kekerasan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) juga meningkat dan semakin banyak kasus yang terjadi. "Persoalan kesehatan dan pendidikan hanya dibahas pada kulitnya dan tidak pada substansinya. Seperti pelayanan kesehatan murah dan layanan pendidikan gratis," tambah Arif.
Berangkat dari hal itu, Sekjen Sekretariat Nasional Forum untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan pesimistis dengan pencapaian MDGs yang dikeluarkan pemerintah. Apalagi, untuk kebijakan anggaran di sektor kesehatan seperti dalam penanggulangan penyakit menular, kematian ibu melahirkan dan anak, sanitasi, dan air minum sangat minim.
Di masa datang, Yuna berharap seharusnya anggaran lebih fokus. Peruntukannya tidak hanya untuk kesehatan dan pendidikan, tetapi juga untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan anak. Selain itu, sektor kesehatan dan pendidikan dilakukan audit dengan ketat serta melarang adanya utang luar negeri karena utang hanya memperpanjang rantai kemiskinan.
Agar delapan sasaran itu dapat tercapai, lanjut Yuna, dibutuhkan komitmen dan kontribusi bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, parlemen, media, dan swasta. Amalia Susanti
Post Date : 21 Desember 2009
|
