Dukung Perbaikan Sanitasi Melalui Penyusunan Roadmap Sanitasi

25 April 2013
Dibaca : 1866 kali

 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan hingga akhir 2011, akses sanitasi layak di Indonesia baru mencapai 55,60%, artinya masih ada sekitar 40 juta masyarakat yang melakukan praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS

Berangkat dari itu, ada sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan akses sanitasi di negeri ini. Salah satunya, melalui program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

Dalam pelaksanaanya, PPSP yang dimulai pada 2010 tersebut setidaknya akan melibatkan 330 Kota/Kabupaten di 33 provinsi Indonesia, terutama pada daerah yang rawan sanitasi.

Adapun, target utama program ini ialah terbebas dari BABS, terlaksananya praktik 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dan berkurangan genangan air di 100 wilayah perkotaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk membantu Kota/Kabupaten dalam pembangunan sanitasi dalam waktu dekat ini PPSP melalui Kementerian Dalam Negeri mengadakan Bintek Penyusunan Roadmap Sanitasi dan Lokakarya Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang dilaksanakan menjadi dua gelombang.

Gelombang I pada 21-24 April 2013 di Hotel Grand Asia, Jakarta Utara, sedangkan gelombang II pada 28 April-1 Mei 2013 di Hotel Pomelotel, Kuningan, Jakarta Selatan. Peserta gelombang satu berasal dari perwakilan 15 provinsi, dan gelombang dua berasal dari 16 provinsi.

Adapun tujuan dari terselenggaranya acara tersebut ialah untuk untuk memfasilitasi dan membantu provinis dalam menentukan kebijakan prioritas pembangunan sanitasi.

Selain itu, acara ini juga diharapkan dapat membantu Kota/Kabupaten dalam memperoleh pendanaan maksimal untuk pembangunan sanitasi di wilayahnya.

Dalam sambutanya, Djoko Mursito, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan, hingga kini kondisi sanitasi di Indonesia memang belum maskimal.

“Faktanya, masih banyak permasalahan terkait sanitasi yang terjadi mulai dari tidak berfungsinya drainase, tidak terolahnya sampah, hingga tinggi pencemaran air dan terbatasnya akses air minum aman,” ungkapnya. 

Dia mengatakan, dengan adanya kondisi tersebut percepatan perbaikan kondisi sanitasi memang sangat dibutuhkan. Terlebih, 2013 ini merupakan tengat waktu target pencapaian MDGs 2015. “Di mana, pada tahun tersebut sebesar 62,40% penduduk Indonesia harus sudah terpenuhi dengan akses sanitasi layak,” jelasnya.

Kendati begitu, dia manerangkan bahwa melalui program PPSP kedepannya pembangunan sanitasi dapat berjalan lebih baik lagi. Pasalnya, pada program ini semua pihak dari mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga donor maupun masyarakat dilibatkan bersama dalam perbaikan sanitasi.

Menurut Djoko, dalam menangani permasalahan sanitasi terutama terkait drainase, pihaknya telah melaksanakan sejumlah program pemberdayaan masyarakat terkait air limbah.  “Salah satunya saat ini kami telah mengembangkan sistem limbah terpusat di 16 kota,” katanya. Selain itu, langkah lain yang dilakukan ialah meningkatkan pelayanan air limbah di 226 Kota/Kabupaten.

Bukan hanya itu, dalam meningkatkan pembangunan sanitasi pemeritah melalui program PPSP juga telah membenahi pemasalahan sampah yang kerap menjadi masalah utama penghambat perbaikan sanitasi.

“Dalam hal ini, pemerintah telah mencoba merubah paradigma masyarakat terkait sampah melalui praktek 3R (Reuse, Reduse dan Recycle),” ungkapnya.

 Berdasarkan hasil survey Kementerian Pekerjaan Umum, praktek 3R telah terbukti dapat menurunkan 20% jumlah sampah secara keseluruhan.

Disisi lain, Ka-Subdit PASD, Ditjen P2PL, Kementerian Kesehatan, Cucu Cakrawati Kosim menyampaikan, dengan mulai peningkatnya kepedulian masyarakat maupun pemerintah daerah terhadap pembangunan sanitasi diharapkan kedepannya perbaikan kondisi sanitasi Indonesia akan semakin baik lagi.

“Sehingga sebelum tahun 2015 target MDGs terkait sanitasi layak maupun air minum aman dapat tercapai,” pungkasnya. Cheerli

Share