Percik 2016



Pedoman Pengukuran Capaian Pembangunan Perumahan Dan Permukinan Berbasis Hasil (Outcome)



Belajar Dari Champions



Buku dongeng KSAN



Buku : Kita Bisa



E-survey SABRT

Aplikasi e-Survey Survey AMPL Berbasis Rumah Tangga


Daftar milis_ampl


Hari Habitat Dunia, Ciptakan Permukiman dan Perumahan Layak

03 Oktober 2016
Dibaca : 1193 kali

Hari Habitat Dunia (HHD) yang setiap tahunnya diperingati setiap hari Senin pertama di bulan Oktober, pada tahun ini jatuh pada tanggal 3 Oktober 2016. Setiap tahunnya UN-Habitat menetapkan tema yang akan diadopsi oleh negara-negara anggotanya. Untuk tahun 2016, tema yang diangkat adalah “Housing at the Centre” atau “Perumahan Penggerak Kota Berkelanjutan”. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan syarat kota berkelanjutan yakni nyaman dan produktif.

“Walaupun kota itu produktif kalau tidak nyaman tidak akan berkelanjutan terutama pelayanan air bersih dan sanitasi yang merupakan keharusan untuk suatu kota yang nyaman dan berkelanjutan,” ujar Basuki.

Tahun ini, Hari Habitat Dunia menjadi sangat istimewa bagi Indonesia karena dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Preparatory Committee 3 untuk Habitat III yang diselenggarakan pada 25-27 Juli 2016 lalu di Surabaya. Acara yang dihadiri oleh 193 negara, dilaksanakan untuk mempersiapkan isu-isu perkotaan yang kemudian disusun menjadi sebuah Zero Draft New Urban Agenda (ZD NUA) atau Agenda Baru Perkotaan yang akan dibawa untuk dibahas dan diratifikasi pada acara Habitat III di Quito, Ekuador pada 17-20 Okotber 2016.

Salah satu program yang akan diusung Indonesia dalam Konferensi Habitat III di Quito, Ecuador nanti adalah program 100-0-100; 100 persen ketersediaan akses air bersih, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen ketersediaan akses sanitasi sehat. “Kalau kita tidak mempunyai akses air bersih dan sanitasi, subsidi kita pasti ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terus. Daripada ke BPJS lebih baik orang harus sehat,” ujar Basuki.

Dalam hal penyediaan infrastruktur air minum, berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR, capaian di awal tahun 2016 sebesar 71,05% dari target 100% pada tahun 2019. Target tersebut akan dicapai melalui berbagai program, antara lain pembangunan SPAM regional, pembangunan SPAM perkotaan, SPAM berbasis masyarakat,SPAM di kawasan khusus, SPAM PDAM terfasilitasi, dan SPAM non-PDAM terfasilitasi. Sampai dengan 2016 telah dilaksanakan SPAM regional pada lima kawasan, SPAM perkotaan sebesar 9.295 liter/detik untuk 929.450 sambungan rumah, SPAM berbasis masyarakat sebesar 1.929 liter/detik untuk 937.280 sambungan rumah, SPAM di kawasan khusus sebesar 2.056 liter/detik untuk 515.640 sambungan rumah, PDAM terfasilitasi sebanyak 56 PDAM dan 788 kawasan, dan non-PDAM di 262 kawasan.

Untuk penyediaan infrastruktur sanitasi, capaian sampai dengan 2016 yakni sebesar 62% dan untuk mencapai target 100% pada tahun 2019 akan dilakukan program pengolahan air limbah skala regional, skala kota, dan skala kawasan, pengolahan air limbah khusus, pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, dan pembangunan drainase lingkungan. Pada 2015 telah tercapai pembangunan pengolahan air limbah skala regional bagi 172.510 kepala keluarga, pengolahan air limbah skala kota bagi 489.220 kepala keluarga, pengolahan air limbah skala kawasan bagi 448.320 kepala keluarga, pengolahan air limbah khusus bagi 39.500 kepala keluarga, dan pembangunan TPA di 123 kabupaten/kota, serta pembangunan drainase dengan total seluas 2.650 hektare.

Sementara itu, penanganan kawasan permukiman kumuh menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kawasan permukiman kumuh yang ada di Indonesia yaitu seluas 38.431 hektare, terdiri dari 23.473 hektare berada di wilayah perkotaan dan 11.957 hektare di wilayah perdesaan. Khusus untuk wilayah perkotaan, Ditjen Cipta Karya melaksanakan berbagai program penanganan permukiman kumuh antara lain, sinergi penyusunan perencanaan penanganan kumuh dengan pemerintah daerah atau Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) di 93 kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di 68 kabupaten/kota melalui sumber pendanaan APBN.

Dalam meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016-2020 upaya strategis Ditjen Cipta Karya adalah melalui Program KOTAKU. Program tersebut akan dilaksanakan di 34 provinsi yang tersebar di 269 kabupaten/kota pada 11.067 kelurahan/desa. Sasaran program ini adalah menangani kawasan permukiman kumuh seluas 23.000 hektare dengan berdasarkan surat keputusan tentang kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Pada 2015, program Kotaku menangani 1.738 kelurahan/desa untuk peningkatan kualitas permukiman berbasis masyarakat dengan dana sebesar Rp692 miliar. Kemudian, program Kotaku juga dilaksanakan untuk mendukung peningkatan penghidupan masyarakat di permukiman kumuh melalui percontohan pengembangan ekonomi lokal di 15 kab/kota dengan nilai sebesar Rp22,5 miliar dan pada 845 kelurahan/desa sebesar Rp33,8 miliar. Untuk tahun ini telah dilakukan peningkatan kualitas permukiman pada 813 kelurahan/desa dengan dana sebesar Rp114 miliar dan sebesar Rp7,5 miliar untuk pengembangan ekonomi lokal pada 15 kabupaten/kota. (Berbagai sumber/Rini Harumi)

Share