Percik 2016



Pedoman Pengukuran Capaian Pembangunan Perumahan Dan Permukinan Berbasis Hasil (Outcome)



Belajar Dari Champions



Buku dongeng KSAN



Buku : Kita Bisa



E-survey SABRT

Aplikasi e-Survey Survey AMPL Berbasis Rumah Tangga


Daftar milis_ampl


Lokakarya Advokasi dan Promosi terkait Pencapain Universal Access

16 September 2016
Dibaca : 1414 kali

Program Management Unit (PMU) Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) menggelar kegiatan Lokakarya Advokasi dan Promosi Terkait Pencapaian Universal Access pada 30 Agustus - 2 September 2016 bertempat di Hotel Alila, Jakarta. Lokakarya kali ini dihadiri oleh 23 Pokja AMPL Kabupaten Kota serta perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam lokakarya ini peserta dibekali berbagai materi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas Pokja kabupaten dan kota dalam melakukan kegiatan advokasi anggaran dan promosi dari rencana program dan kegiatan air minum dan sanitasi yang telah dibuat dalam dokumen perencanaan sanitasi kab/kota (SSK dan MPS). Seringkali ditemukan beberapa tantangan seperti bagaimana mengimplementasikan usulan program, masih rendahnya kapasitas Pokja kabupaten/kota dalam mengemas usulan program dan kegiatan kepada para stakeholder potensial agar program dan kegiatan tersebut dapat terdanai dan terimplementasikan, dan lainnya. 

Maka dari itu dibutuhkan kemampuan advokasi dan promosi yang baik meliputi kemampuan untuk memasarkan rencana pembangunan yang efektif dan tepat sasaran dengan memerhatikan target/sasaran, jenis media yang efektif, dan waktu penyampaian. Keterampilan di atas akan membantu dalam proses presentasi dan sosialisasi dalam advokasi dan promosi rencana sanitasi.

Dalam sambutannya, Kasubdit Persampahan dan Drainase, Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Kementerian Bappenas, Laisa Wahanudin mengatakan target universal akses 2019 adalah 85 % memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) dan 15% kebutuhan dasar. SPM terpenuhi bila air limbah 85% menggunakan on-site sistem dan 15% menggunakan off-site sistem. Untuk persampahan 20% reduksi sampah dengan menggunakan TPS 3R dan 80% penanganan sampah dan sisanya, 15% kebutuhan dasar masih memperbolehkan penggunaan cubluk/plengsengan hanya di kawasan perdesaan.

"Advokasi dan promosi diperlukan dalam pencapaian implementasi dari dokumen perencanaan yang telah disusun kabupaten/kota," ujar Wahanudin.

Lebih lanjut Wahanudin menjelaskan bentuk-bentuk advokasi yang telah dilakukan pemerintah pusat antara lain peningkatan anggaran APBN dan DAK, kesepahaman pembangunan air minum dan sanitasi sebagai upaya preventif dan promotif bidang kesehatan, promosi kepada pihak swasta serta inovasi dan institusi non-pemerintah sebagai contoh MUI-Mikrokredit. Dan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan anggaran APBD, meningkatkan kesiapan daerah, terus melakukan promosi kepada swasta di daerah, masyarakat maupun institusi non pemerintah lainnya.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Imran Agus Nurali dalam materi "Advokasi dan Promosi dalam Meningkatkan Akses Sanitasi Layak" menjelaskan bahwa selama ini fokus utama hanya melihaat Indonesia sehat tanpa memulai dari kelompok yang paling kecil. Tahun ini, pendekatan dilakukan dari kelompok yang paling kecil yaitu keluarga. Dengan pendekatan tersebut maka diharapkan bisa terus meningkat ke tingkat yang lebih besar yakni tingkat desa/kelurahan sehat, kecamatan sehat, dan kabupaten sehat.

Sebagai contoh, pendekatan yang bisa dilakukan adalah Lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang juga berbasis keluarga seperti STOP (Buang Air Besar Sembarangan) BABS dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dimulai dari individu 

dan tingkat keluarga, pengelolaan makanan dan minuman dalam rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan limbah cair rumah tangga. 

Dengan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat rumah tangga yang berhasil dilakukan maka diharapkan di tingkat desa sehat dapat lebih mudah tercapai.

“Untuk optimalisasi peran daerah, lakukan kajian/studi terkait peran serta masyarakat dalam pembangunan sanitasi dan studi komunikasi dan pemetaan media agar dapat dihasilkan acuan penentuan metode advokasi/promosi yang tepat,” jelas Imran.

Dalam pelaksanaan lokakarya selama empat hari ini, selain berdiskusi para peserta juga dibekali materi-materi seperti Delivery System Layanan Sanitasi khusus untuk Air limbah-Pengelolaan sampah, Prinsip Advokasi Kebijakan Pendanaan Sanitasi, Pentingnya Pelibatan Swasta NGO/Mitra dan Masyarakat, dan Public Speaking dan Presentasi. (Rini Harumi)

Share