Menuju Nol Persen Permukiman Kumuh

03 Oktober 2014
Dibaca : 1983 kali

Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pada tahun 2019 dapat mencapai angka 100-0-100 dalam arti 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi. Untuk mewujudkan ini semua diperlukan kerja keras. Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat membuka Stakeholder Forum, dalam rangka memperingati Hari Habitat Dunia tanggal 2 Oktober 2014 di Hotel Borobudur Jakarta. Awalnya Djoko meragukan hal ini dapat dicapai, akan tetapi setelah bersinergi dengan para pemangku kepentingan disertai peran serta masyarakat ia menjadi optimis.  Gerakan 100-0-100 harus menjadi gerakan nasional dan saat ini sudah mulai terlihat hasilnya.

Hari habitat selalu diperingati setiap tahun pada hari Senin pertama bulan Oktober, dimana pada tahun ini jatuh pada tanggal 6. Dengan mengusung tema nasional “Voice from Slums-Aspirasi Masyarakat Permukiman”.  Kita ingin mendengarkan secara langsung dari masyarakat bagaimana sesungguhnya permasalahan permukiman kumuh ini.  Disini melibatkan berbagai Kementerian, Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, LSM, para ahli dan akademisi serta dunia usaha baik lokal maupun internasional dengan harapan akan memperoleh ide-ide kreatif dalam menangani permasalahan di kawasan kumuh untuk mewujudkan hunian layak dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, ungkap Djoko.

Pada kesempatan yang sama Menteri Pekerjaan Umum pun menyerahkan penghargaan kepada individu maupun masyarakat yang memberikan kontribusi nyata pada solusi permukiman dan membuka pameran Hari Habitat 2014 yang diikuti oleh perwakilan beberapa Kementerian, Lembaga Pemerintah, LSM dan swasta.

Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas Nugroho Tri Utomo  mengatakan kawasan kumuh menjadi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengatasinya diperlukan gerakan yang dipimpin oleh pemerintah lokal yang diikuti oleh masyarakat dan sumber daya lainnya. Dalam menangani permasalahan kawasan kumuh selain diperlukan inovasi juga diperlukan komitmen yang jelas dan kuat, program yang terencana, kebijakan, partisipasi dari berbagai pihak, paket yang menyeluruh, solusi yang jelas dan sumber daya yang tersedia.  

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum,  Imam S Ernawi mengungkapkan bahwa hasil identifikasi yang dilakukan Ditjen Cipta Karya pada tahun 2014 di Indonesia dengan sebaran area seluas 34.374 Ha terdapat 3.201 kawasan kumuh yang dihuni oleh sebanyak 34,4 juta jiwa. Kawasan inilah yang akan menjadi fokus Kementerian Pekerjaan Umum dalam menangani kawasan kumuh hingga tahun 2019.

Ditambahkannya bahwa progres yang telah dicapai tahun ini, akses aman air minum di Indonesia tahun 2014 akan mencapai hingga 70% dan akses sanitasi 65%.  Di kawasan kumuh akan dibangun prasarana  dan sarana dasar air minum dan sanitasi untuk menambah akses air minum menjadi 100% dan akses sanitasi layak 100%, sehingga mengurangi kawasan kumuh hingga 0% di tahun 2019.

Disisi lain Walikota Bandung Ridwan Kamil menyatakan bahwa tantangan permukiman kumuh adalah pola pikir, ketidakadilan dan kemakmuran yang belum merata. Upaya yang dilakukan pemerintah kota Bandung dalam mengatasi permukiman kumuh ini antara lain dengan melakukan inovasi yaitu dengan bedah rumah, memperbaiki infrastruktur dengan merencanakan pembangunan bendungan air jernih dan membuat apartemen sebagai tempat tinggal sementara masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh selama permukimannya direnovasi.

Sementara itu, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menyampaikan bahwa Kabupaten Tabanan yang merupakan lumbung padi dan lumbung pangan Bali dengan penduduk mayoritas petani, mengatasi kawasan kumuh dengan menggunakan dua program yaitu program indah serasi dan partisipastif.  Pelaksanaan program indah serasi salah satunya melalui pembangunan infrastruktur jalan yang dibantu oleh PNPM, sedangkan untuk program partisipatif dilaksanakan pembangunan dengan membiasakan masyarakat bergotong royong, misalnya dalam pembangunan jalan, gorong gorong, jembatan dan lainnya. Untuk program partisipatif ini, pemerintah daerah menyediakan anggaran dan pelaksana pembangunannya adalah masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab atas apa yang telah dibangunnya.

Selain itu dipaparkan pula bahwa untuk menata kawasan kumuh dilakukan dengan bedah rumah dan bedah warung. Setiap tahun anggaran selalu dianggarkan untuk bedah 100 warung yang digunakan  selain untuk memperbaiki bangunan warungnya, juga pemilik warung diberi modal dengan tujuan melaksanakan ekonomi kerakyatan agar masyarakat dapat lebih mandiri. Eka Subiyanti