Pelatihan Penguatan Kelembagaan: Meningkatkan Fungsi Pokja AMPL/Sanitasi Provinsi dalam Pengelolaan Program PPSP

05 Februari 2013
Dibaca : 2072 kali
Jakarta- Kian hari perbaikan maupun peningkatan kondisi air minum dan sanitasi di Indonesia semakin giat dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).

PPSP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi sanitasi di Indonesia dengan mengutamakan percepatan pembangunan sektor sanitasi.

Tujuan utama program ini ialah untuk menciptakan lingkungan kondusif yang dapat mendukung terwujudnya perbaikan maupun percepatan pembangunan. Program ini setidaknya melibatkan 330 kabupaten/ kota di 33 provinsi. 

Untuk meningkatkan pengelolaan program PPSP, langkah efektif yang dapat dilakukan ialah dengan mengadakan sejumlah kegiatan seperti pelatihan, seminar maupun lokakarya. Untuk itu, dalam waktu dekat ini Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Penataan Perkotaan, Ditjen Bina Pembangunan Daerah baru saja mengadakan pelatihan penguatan kelembagaan kepada Pokja AMPL/Sanitasi Provinsi di seluruh wilayah Indonesia.

Pelatihan yang dilaksanakan di Hotel Puri Denpasar ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Pusat, Pokja AMPL Nasional, dan pemerintah provinsi yang terdiri dari asisten daerah bidang ekonomi, Bappeda, PU, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan hidup dari tiap daerah seperti Maluku, Gorontalo dan Sulawesi Utara. 

Dalam pelatihan kali ini setidaknya ada 6 tujuan yang diharapkan dapat tercapai dalam acara tersebut. Diantaranya yaitu, agar para peserta yang terdiri dari perwakilan Pokja AMPL/Sanitasi Provinsi tersebut dapat memiliki kemampuan dan keterampilan yang andal  dalam menyiapkan penerapan substansi pedoman pengelolaan program PPSP di daerah sesuai dengan SE Mendagri No. 660/4919/SJ.

Kemudian, para peserta juga diharapkan mampu menyiapkan anggaran kegiatan tahunan untuk PPSP dan menjelaskan maupun menjalankan 6 tahapan/siklus program PPSP yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD.

Selanjutnya, setelah mengikuti pelatihan tersebut para peserta juga diharapkan mampu menjelaskan dan menjalankan fungsi Pokja AMPL/Sanitasi Provinsi dalam mensinkronkan program kegiatan prioritas sanitasi kabupaten/kota melalui lokakarya 

memorandum program sanitasi di Provinsi. Para peserta pun dituntut untuk memahami sumber-sumber pendanaan yang tersedia.

Selain itu, ouput yang diinginkan ialah agar para peserta dapat memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pendanaan pokja sanitasi kabupaten/kota sesuai dengan 6 fungsi yang ada dalam SE Mendagri. Bahkan, lewat pelatihan ini peserta diharap bisa mempunyai gambaran tentang pentingnya roadmap sanitasi provinsi dalam menata, membangun, dan melaksanakan program PPSP. 

Dalam sambutannya, Dirjen Bina Bangda, Muh. Marwan mengatakan, kegiatan pelatihan ini dianggap penting karena dilakukan untuk mendukung Pokja AMPL/ Sanitasi Propinsi guna meningkatkan fasilitasi Pokja Kabupaten/Kota dalam menjalankan tahapan program PPSP di daerah.

“Selain itu, karena untuk menjalankan tugas dan mandatnya Pokja AMPL/Sanitasi provinsi perlu diperkuat dengan kelembagaan yang andal dan didukung dengan pendanaan yang cukup,” ujarnya. 

Lebih lanjut, dia menambahkan, bukan hanya bertujuan untuk peningkatkan fungsi Pokja AMPL/Sanitasi Provinsi, acara pelatihan yang diselenggarakan pada 30 Januari sampai 2 Februari 2013 ini  juga diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan Program PPPS di tingkat daerah.

“Acara ini pun diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan Pokja AMPL/Sanitasi Provinsi terkait peran strategis Pokja dalam pelaksanaan 6 tahapan PPSP, serta Penguatan kelembagaan pokja provinsi dalam fasilitasi kota/kabupaten,” pungkasnya. Cheerli

Share

Tweet

---