Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Perlu Ditingkatkan
Rakornas Pokja AMPL
20 Agustus 2013
Dibaca : 1612 kali
S
epanjang
lima tahun terakhir ini upaya pemerintah pusat maupun daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi semakin meningkat.
Munculnya sejumlah progam andalan seperti Pamsimas, PPSP, STBM
, dan Sanimas menjadi bukti kian gencarnya
langkah pemerintah untuk meningkatkan layanan air minum dan sanitasi
di Indonesia yang memang belum berjalan maksimal.
Dalam
sambutannya, Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas, Nugroho Tri
Utomo, yang juga selaku ketua I Pokja AMPL Nasional menyatakan,
berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga akhir 2012, baru
sebesar 41,18% penduduk yang mendapat akses air minum aman. Selanjutnya,
dia menambahkan , namun berdasarkan data yang sama proporsi penduduk
yang memiliki akses terhadap layanan perpipaan sudah mencapai angka
sebesar 55,04% di tahun 2011.
Kondisi ini tentunya harus ditingkatkan, sebab berdasarkan target MDGs 2015, setidaknya
68,8% penduduk harus sudah mendapat akses air minum aman dan sebesar
62,41% penduduk dapat mengakses layanan sanitasi layak.
Kendati
demikian, Nugroho mengungkapkan, pemerintah terus optimis untuk
mencapai target RPJMN 2010-2014 dan MDGs 2015 terkait akses air minum
aman dan sanitasi layak. "Pada 2013 ini diharapkan sudah bisa tercapai
sebanyak 60%, sehingga pada 2014 mendatang semua target terkait air
minum dan sanitasi dapat tercapai," ujar Nugroho pada sesi talkhow yang
bertajuk "Sinergi dan Keberlanjutan Pembangunan AMPL di Daerah" yang bertempat di ruang Pegangsaan, Hotel Aston Marina, Jakarta.
Menurutnya,
dengan semua kondisi pembangunan sektor air minum dan sanitasi yang
belum berjalan maksimal masih diperlukan banyak upaya perbaikan yang
lebih gencar lagi, sehingga kondisi air minum dan sanitasi di Indonesia
semakin membaik kedepannya.
Sementara
itu, Danny Sutjiono, Direktur Pengembangan Air Minum, Kementerian
Pekerjaan Umum menuturkan bahwa data capaian air minum terakhir
menunjukkan bahwa masih ada perbedaan yang cukup signifikan antara
capaian air minum di perdesaan dan perkotaan. "Hingga 2011 capaian air
minum di perdesaan sudah mencapai 57,87%, sedangkan di perkotaan baru
mencapai 52,16%," ungkapnya.
Berangkat
dari hal tersebut, Danny mengharapkan, Rakornas ini dapat meningkatkan
sinergi antara pusat dan daerah, terutama terkait semua program
pembangunan AMPL yang memang telah berjalan.
"Selain
itu, melalui rakornas ini diharapkan Pokja AMPL provinsi dapat memiliki
peran yang lebih aktif lagi dalam meningkatkan akses air minum di
daerahnya, terutama melalui pelaksanaan sinergi program-program AMPL dan
juga pendampingan provinsi ke Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk
membina dan mensupervisi Kabupaten/Kota," ungkapnya.
Danny
menambahkan, penguatan sinergi antara pusat dan daerah ini semata-mata
bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum aman."
Terlebih, seperti yang kita ketahui air minum merupakan hak dasar
masyarakat yang harus terpenuhi," katanya dalam acara talkshow yang
merupakan rangkaian dari Rakornas Pokja AMPL Provinsi, Jakarta (20/8).
Sedangkan,
Kasubdit Penataan Ruang Kawasan, Dit. FPRLH, Ditjen Bina Bangda,
Kementerian Dalam Negeri, Wahyu Suharto menyampaikan bahwa hingga kini
alokasi dana terkait pembangunan dan air minum baik di pusat maupun
daerah masih jauh dari kata ideal.
"Kondisi
ini tentunya tidak diharapkan, sebab minimnya alokasi dana pembangunan
AMPL juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kondisi air minum
dan sanitasi di negeri ini," tuturnya.
Saat
ini dengan seluruh intervensi yang ada daerah telah mengangarkan
hingga 2% dari Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor
AMPL. Diharapkan kedepannya sektor AMPL bisa lebih diperhatikan oleh
pemerintah daerah.
"Bila
hal ini bisa dilakukan kedepannya pembangunan sanitasi dan air minum di
Indonesia pati dapat berjalan optimal, sehingga target RPJMN 2010-2014
dan MDGs 2015 dapat dicapai dengan baik dan maksimal," pungkasnya. Cheerli
