PPSP 2015 Siap Bergulir di Sulawesi Utara

26 Maret 2015
Dibaca : 1387 kali

Provinsi Sulawesi Utara secara resmi memulai pelaksanaan program PPSP tahun anggaran 2015 dengan menggelar Kick Off provinsi pada Rabu (18/3). Dalam Kick Off ini, dilaksanakan penandatanganan komitmen oleh kabupaten/kota terkait kesediaan untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang telah disusun.

Komitmen tersebut secara langsung ditandatangani oleh Kepala dan Wakil Kepala Daerah dari masing-masing kabupaten/kota. Dari sisi pemerintah provinsi, penandatanganan komitmen juga langsung dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Utara, Siswa R Mokodongan.

Di antara daerah yang melakukan penandatanganan komitmen tersebut, beberapa di antaranya secara antusias menyatakan kesiapannya menyambut tahapan implementasi program PPSP pada tahun anggaran 2015 ini. Kota Kotamobagu misalnya, secara optimis menyampaikan bahwa rencana kegiatan di bidang sanitasi telah dicantumkan dalam RPJMD, sehingga lebih dapat dijamin kepastian perencanaan dan penganggarannya. Kota yang terletak tepat di tengah wilayah provinsi Sulawesi Utara ini juga menyebutkan adanya komitmen pendanaan sebesar Rp. 6,63 Milyar dari hibah Pemerintah Australia untuk pengembangan pengelolaan air limbah skala terpusat, meliputi 8 IPAL dan 1.150 Sambungan Rumah.

Komitmen pendanaan dari sumber yang sama juga diperoleh Kabupaten Minahasa Utara. Bahkan, target 100 persen akses sanitasi atau universal access juga telah diakomodasi dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Utara 2016-2020. Selain itu untuk mendukung implementasi program-program sanitasi khususnya air limbah, kabupaten ini juga telah menyusun master plan air limbah.

Dalam Kick Off Provinsi Sulawesi Utara ini, dilakukan juga penandatanganan terhadap dokumen MPS dari 3 kabupaten/kota, serta mini coaching clinic oleh PMU, PIU Teknis, serta Prosda Provinsi Sulawesi Utara. (Imam Safingi – Set PMU PPSP)

(Caption Foto: Sekda Sulawesi Utara Siswa R Mokodongan menandatangani komitmen pendanaan sanitasi dengan sejumlah Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Sulawesi Utara.)