Percik 2016



Pedoman Pengukuran Capaian Pembangunan Perumahan Dan Permukinan Berbasis Hasil (Outcome)



Belajar Dari Champions



Buku dongeng KSAN



Buku : Kita Bisa



E-survey SABRT



Roadshow Advocacy and Horizontal Learning (AHL) Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provinsi Jawa Barat

18 Desember 2012

 Kegiatan ini merupakan bagian dari roadshow yang dilakukan oleh AKKOPSI (Aliansi Kota dan Kabupaten Peduli Sanitasi Indonesia) untuk mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi. Hadir pada kesempatan ini Walikota Tegal dan Pekalongan selaku champion yang telah mengimplementasikan sanitasi ke dalam kebijakan daerah juga narasumber dari Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyumas dan Kota Probolinggo.

Pertemuan dihadiri pula antara lain oleh Walikota Depok,  Bupati Majalengka, Wakil Walikota Tasikmalaya dan Walikota Cimahi serta para Kepala Bapeda dan Ketua Pokja AMPL se Jawa Barat. Pertemuan yang dilaksanakan di Hotel Horison ini berlangsung satu hari, dibuka oleh Plt Sekretaris Daerah Jawa Barat.

Diinformasikan bahwa ada indeks sanitasi yang dinilai dari aspek akses, infrastruktur, progress dan nilai investasi yang dilkukan oleh AKKOPSI sehingga penggerakan di daerah menjadi lebih dinamis. AKKOPSI bertujuan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat melalui sinergi perencanaan dan implementasinya. Peran AKKOPSI terhadap percepatan sanitasi sangat strategis karena mempunyai visi terwujudnya sanitasi yang berkualitas dan berkesinambungan. Adapun misi, yaitu : 1).Permukiman layak huni dan berkontribusi pada penurunan kemiskinan, 2).Meningkatkan layanan kepada masyarakat, 3).Kesehatan lingkungan dan PHBS, 4). Menggalang peran swasta dan 5).Memfasilitasi pertukaran informasi.

Menariknya, Kabupaten/ Kota yang berhasil dalam mengarusutamakan sanitasi ini sangat tergantung pada komitmen para kepala daerahnya, walaupun juga masih sangat diperlukan peran provinsi dalam mensosialisasikannya. Walikota Depok mengatakan, peran studi EHRA (Environment Health Risk Assessment) cukup penting dalam mensuplay informasi mengenai kondisi awal sanitasi dan dampak kesehatan yang bisa timbul. Hal ini mengingat di Depok 5% KK belum mempunyai jamban dan 15% pemilik jamban belum dilengkapi tangki septic. Progres senada juga disampaikan oleh Wakil Walikota Tasikmalaya yang sudah mempunyai kerjasama dalam pengembangan kota hijau.

Pada akhirnya Program PPSP ini diharapkan bisa memunculkan sinergi perencanaan dan sinergi implementasi untuk menuju perubahan sanitasi yang lebih baik, dan terukur, melibatkan semua potensi termasuk swasta dan masyarakat.  Narasumber dari Pokja AMPL Probolinggo Jawa Timur mengatakan bahwa bicara sanitasi jangan omong saja juga angan melupakan “si” yang lain, yaitu advokasi,  promosi, pubikasi, asistensi dan provokasi.

Penulis :

 Rin Dwi Septarina, M.Kes

Seksi Penyehatan Lingkungan Diskes Provinsi Jawa Barat

Share