Pemantauan Kinerja Pokja AMPL Dalam Pamsimas

01 April 2014
Dibaca : 2257 kali

Program Pamsimas telah memobilisasi 7 orang LGF (Local Gavernment Spesialist) , di mana salah satu tugasnya ialah untuk pendampingan Pemerintah Daerah dan pemantauan kinerja Pokja AMPL/Pakem di lokasi Program Pamsimas.

Sebanyak 31 orang Tim Konsultan Regional Pamsimas (Regional Oversight Management Services/ ROMS) yang 7 diantaranya adalah LGF menghadiri expert group meeting (EGM) bidang penguatan pemerintah daerah pada 17-20 Maret 2014 lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan proses pendampingan kepada pemerintah daerah pada pelaksanaan program PAMSIMAS II.

Acara yang diselenggarakan Hotel Puri Casablanca ini dibuka oleh Wakil Ketua CPMU Program Pamsimas dari Ditjen Bina Bangda, Wahyu Suharto. Dalam sambutannya, Wahyu mengharapkan peserta EGM dapat mendorong pemerintah daerah untuk  mengintegrasikan program AMPL-BM ke dalam perencanaan pembangunan daerahnya, dan merealisasikan program AMPL yang telah dirumuskan dan tertuang dalam RAD-AMPL.

Pada kesempatan tersebut, Wahyu juga mengulas hasil monitoring dalam website pamsimas yang menunjukkan progres. Sampai saat ini sudah 71 Kabupaten/Kota yang didampingi melalui program pamsimas I, di mana 69 Kabupaten/Kota Kepala Daerah sudah mengesahkan RAD AMPL dan 4 Kab/kota masih dalam proses pengesahan.  

Melalui pertemuan ini Wahyu berharap  ada pemahaman yang sama dan kejelasan peran dan tanggung jawab pihak yang terlibat dalam pendampingan. “Khususnya komponen kepemerintahan daerah/ Local Government (LG), dalam program PAMSIMAS II,”  ungkap Wahyu

Isu utama dalam kegiatan ini adalah mengenai  peningkatan kapasitas dan kinerja tenaga ahli di Tim Konsultan Regional (Regional Oversight Management Services / ROMS), khusus komponen LG untuk pendampingan pemda dan pemantauan kinerja Pokja-AMPL /Pakem, serta capaian KPI bidang LG.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas mengenai Advokasi kepada pemerintah provinsi, hal ini dimaksudkan agar  lebih meningkatkan kepedulian Pemda terhadap program AMPL dan meningkatkan penyediaan anggaran APBD yang mendukung kegiatan program PAMSIMAS, sosialisasi dan pengawalan pelaksanaan paket PAMSIMAS HIK, penguatan asosiasi SPAMS perdesaan, dan mekanisme pengisian Modul 6 dan kejelasan perubahan muatan subtansinya. Pada acara ini para peserta juga akan menyusun rumusan strategi pelaksanaan untuk mendorong pemerintah daerah, terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan program PAMSIMAS. Endang Sri Rejeki

Editor: Cheerli