Swasta Buka Peluang Kerjasama di Bidang AMPL

07 Juli 2015
Dibaca : 1777 kali

Untuk mencapai target 100% akses di akhir tahun 2019, pembangunan air minum sanitasi bukan lagi menjadi urusan pemerintah semata. Pihak-pihak di luar pemerintahan pun telah mulai menunjukkan komitmennya untuk berkolaborasi dalam pemenuhan layanan air minum dan sanitasi kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satu pihak yang telah konsisten menjalankan program peningkatan akses air minum dan sanitasi adalah perusahaan swasta dan BUMN. Melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR), sejumlah perusahaan telah mulai berkontribusi dalam pembangunan sanitasi maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.

PT Pertamina misalnya. Perusahaan minyak berpelat merah tersebut telah menjalankan program pembangunan fisik terkait air minum dan sanitasi, antara lain penyediaan air bersih di Kabupaten Ende, pembangunan MCK umum dan saluran drainase, serta pembentukan bank sampah.

CSR Manager PT Pertamina, Agus Mashud menjelaskan, Pertamina memiliki cakupan yang luas melalui Person in Charge (PIC) yang ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia. PIC inilah yang dapat dihubungi oleh Pemerintah Daerah untuk dapat berkolabirasi dengan program CSR Pertamina. “Proposal dapat disampaikan kepada PIC di tiap regional sebelum Agustus, sehingga dapat diakomodasi dalam penganggaran 2016 yang akan kami tetapkan bulan Agustus”, terang Agus.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, bahwa sejalan dengan arahan pembangunan nasional, program CSR Pertamina juga akan fokus pada pembanguan di Wilayah Indonesia Timur. “Untuk wilayah timur, kami akan dengan senang hati mengarah ke sana, jadi kita lepaskan kriteria apakah itu memberikan efek keuntungan bagi perusahaan atau tidak”, imbuhnya.

Perusahaan lain yang juga telah memiliki program berkelanjutan di bidang sanitasi adalah PT. Unilever Indonesia. Perusahaan multinasional tersebut lebih banyak memfokuskan kegiatannya pada promosi perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

Salah satunya melalui kegiatan Sekolah Sehat Unilever. Dalam program ini dikampanyekan enam pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, meliputi: 1) cuci tangan menggunakan sabun, 2) sikat gigi minimal pagi dan malam, 3) toilet higienis, 4) air minum bebas kuman, 5) makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman, serta 6) manajemen pengelolaan sampah di sekolah. “Tujuan akhir dari pembiasaan tersebut adalah mendorong peningkatan akses atas fasilitas sanitasi yang layak di tingkat sekolah dasar”, ujar Armyn Gita, Assistant Manager Unilever Indonesia Foundation.

Menurut Armyn, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Unilever melalui program CSR di bidang sanitasi dengan menyampaikan proposal atau surat minat, untuk kemudian dilakukan penilaian dengan melibatkan mitra Unilever di tingkat lokal, meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat dan akademisi. “Yang di-assess itu pertama apakah memang muridnya membutuhkan, dan yang kedua apa support dari pemda. Misalnya, Pemda mengoordinir SD-SD dan dinas terkait di wilayahnya”, terang Armyn. Selain itu, potensi eskpos program CSR oleh media lokal maupun nasional juga merupakan salah satu aspek penilaian.

Perusahaan lain juga tidak mau ketinggalan. PT. PLN (Persero) dan PT. Nestle Indonesia di antaranya. Di bidang pengembangan layanan sanitasi, PLN telah memiliki program Bank Sampah dan Perusahaan listrik milik negara ini pun mengajak pemerintah daerah untuk bekerjasama,  terutama di daerah-daerah yang merupakan pengguna layanan listrik dalam kapasitas besar.

Sementara itu Nestle Indonesia sebagai bagian dari jaringan global Nestle telah menjalankan program Creating Shared Value (CSV), di mana perusahaan berkomitmen agar seluruh pihak di area supply chain dapat bersama-sama mendapatkan manfaat dari kegiatan bisnis Nestle di Indonesia. Di bidang sanitasi, kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi pengadaan akses air minum, pengelolaan sampah dan air limbah, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan CSV Nestle Indonesia ini tersebar di tiga provinsi yang merupakan area operasi utama perusahaan, yakni Jawa Timur, Lampung dan Sulawesi Barat.

Peluang untuk bekerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan sanitasi merupakan potensi yang perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh pemerintah daerah. Menurut Aidan Cronin, Water, Sanitation and Hygiene Specialist UNICEF, potensi kerjasama dengan swasta bukan hanya soal pendanaan, melainkan juga dukungan kapasitas, komunikasi dan bahkan jangkauan yang selama ini telah dimiliki oleh sector swasta. “Jangkauan swasta di Indonesia ini luar biasa. Di setiap sudut negeri kita bisa melihat produk-produk yang mereka jual. Ini artinya mereka juga berpotensi mendukung kita untuk memperluas jangkauan sanitasi”, pungkas Aidan.

(Imam Safingi – Set. PMU PPSP)