Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah tidak
dimbangi penambahan personel petugas kebersihan. Akibatnya, sampah yang
menumpuk pun masih banyak terlihat di Jakarta.
Hari sudah malam
pada Kamis (23/5), namun geliat ekonomi di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan, seperti tak pernah tidur. Diterangi lampu yang dicantel dari bangunan
terdekat, para pedagang sibuk menjual barang dagangnnya.
Di tengah geliat
ekonomi pasar, nampak sampah-sampah pasar bertumpuk-tumpuk di tengah separator
jalan. Sampah tersebut umumnya adalah sampah sayuran dan plastik. Bau tak sedap
nan menyengat, menyebar ke sekitar tumpuan sampah tersebut.
Seorang pedagang,
Sulastri mengatakan, sampah tersebut memang sengaja diletakkan di tengah
separator jalan. Tujuannya, agar mudah diangkut petugas kebersihan. Biasanya,
sampah ditumpuk pada sore hari, sebab di waktu tersebut petugas kebersihan
masih bertugas.
Diakuinya, sampah
terkadang memang tidak diangkut oleh petugas kebersihan dan akhirnya
terbengkalai, menunggu hingga pagi baru diangkut.
Ya bikin bau sih,
tapi bagaimana lagi. Kalau malam, petugasnya butuh istirahat juga barangkali,
ujarnya pendek.
Tak hanya di pasar,
di perumahan-perumahan warga pun, sampah yang menumpuk masih mudah dijumpai.
Seorang warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Arya misalnya, mengeluhkan
tumpukan sampah rumah tangga miliknya yang lama baru diangkut petugas
kebersihan. Padahal, Arya mengaku rutin membayar iuran kebersihan.
Biasanya kalau
sampah numpuk begini, paling petugasnya berhalangan. Tapi seharusnya kan ada
yang menggantikan, ujarnya.
Yang
memprihatinkan, sampah-sampah tersebut kerap dibuang ke kali-kali di Jakarta.
Di dekat jembatan perlintasan kereta api Manggga Dua Square, Jakarta Pusat
contohnya. Botol-botol plastik, potongan bambu dan gabus telah menjadi hiasan
air kali yang berwarna hitam pekat.
Selain di Jakarta
Pusat, di Kali Cikini di sepanjang Perum Nyiur Melambai III, Rawa Badak
Selatan, Koja, Jakarta Utara, juga penuh sampah. Banyaknya sampah yang tertahan
di Kali Cikini ini diduga akibat tertahan beberapa beton penahan tembok gedung
SMK Perguruan Cikini, Jakarta.
Menanggapi
hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengakui, Dinas
Kebersihan DKI Jakarta saat ini sedang kekurangan sumber daya manusia (SDM),
khususnya yang menangani pengelolaan sampah.
Permasalahan
tersebut, katanya, karena adanya moratorium penerimaan calon pegawai negeri
sipil (CPNS) selama dua tahun dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Kemnpan-RB).
Akibatnya, tidak
ada tambahan tenaga sejak diberlakukan moratorium tersebut. Sementara jumlah
pegawai yang pensiun selama dua tahun tersebut cukup banyak.
Tidak hanya di
Dinas Kebersihan, hampir semua dinas-dinas mengeluhkan hal serupa, tutur bekas
Bupati Belitung Timur ini.
Masalah kekurangan
pegawai di Dinas Kebersihan DKI ini, lanjut Ahok, sepenuhnya ia serahkan ke
tangan Kemenpan-RB. Meski demikian, pihaknya cukup merasa terbantu setelah
keluarnya Perda tentang pengelolaan sampah.
Pasalnya, pemilik
pemukiman maupun gedung sudah diwajibkan memilah sampahnya sendiri, setelah itu
baru diangkat oleh truk pengangkut sampah. Namun, diakui Ahok, Perda baru
tersebut belum dapat diterapkan terkait pembersihan sampah di sungai.
Kami masih menunggu
Dinas Pekerjaan Umum (PU) menurunkan daftar petugas yang membersihkan sungai
sebanyak 200 orang. Kami beri waktu selama dua bulan untuk menyelesaikan daftar
tersebut, ungkapnya.
Ajok menyatakan,
Dinas Kebersihan DKI diberi waktu selama setahun ke depan untuk
mensosialisasikan perda pengolahan sampah tersebut kepada warga Jakarta.
Kita ingin masalah
sampah dari A sampai Z berada dalam kewenangan Dinas Kebersihan, tandasnya.
80 Truk Bakal Diremajakan
Di tengah
terbatasnya petugas kebersihan yang ada, Dinas Kebersihan DKI Jakarta tidak mau
tinggal diam untuk mengatasi masalah sampah di DKI Jakarta.
Sebanyak 80
truk pengangkut sampah akan diremajakan untuk memudahkan kerja para petugas di
lapangan. Anggaran sebesar Rp 20 miliar dari APBD DKI tahun 2013 pun telah
disiapkan untuk pembiayaan kegiatan ini.
Kepala Dinas
Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin menyatakan, saat ini pihaknya memiliki
sekitar 700 truk pengangkut sampah. Dari jumlah itu, 500 unit sudah dalam
kondisi tidak layak sehingga harus diremajakan.
Tahun ini baru
dianggarkan Rp 20 miliar. Jadi, baru 80 unit yang akan diremajakan. Sisanya
segera menyusul, ujarnya.
Sebagian besar truk
yang diremajakan ini, lanjut Unu, rata-rata telah berumur di atas 30 tahun.
Untuk peremajaan truk pengangkut sampah ini, pihaknya tidak menggunakan sistem
lelang, melainkan langsung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
(LKPP).
Dia juga berencana
segera mensosialisasikan Perda mengenai pengelolaan sampah yang baru kepada
masyarakat. Selain itu, juga akan dibuat turunan Perda tersebut seperti melalui
Peraturan Gubernur (Pergub).
Kalau Pergub sudah
ada, kita buat juklak (petunjuk pelaksanaan) dan tinggal tanda tangan. Saya
harap Pergub tahun ini tuntas, sehingga bisa mulai sosialisasi pada Oktober,
ucapnya.
Nantinya dalam
melakukan sosialisasi pengelolaan sampah di lapangan, pihaknya akan melibatkan
RT dan RW sebagai ujung tombak. Ia belum akan membicarakan sanksi, tapi fokus
pemberian edukasi kepada masyarakat.
Memberikan dukasi
kepada masyarakat adalah hal terpenting ketimbang hanya memberikan sanksi.
Sebab, sanksi hanyalah untuk orang yang dengan sengaja ingin merusak dan
sebagainya, jelas Unu.
Seperti diketahui,
dalam Perda mengenai pengelolaan sampah yang baru disahkan beberapa waktu lalu,
warga atau perusahaan yang membuang sampah sembarangan terancam didenda hingga
sebesar Rp 50 juta.
Post Date : 29 Mei 2013
|
