Sekitar 40 juta masyarakat atau 20% jumlah penduduk Indonesia masih membuang kotoran di tempat terbuka (open defecation). Kondisi itu menempatkan Indonesia di urutan keenam di antara negara-negara ASEAN dalam hal akses sanitasi, diikuti oleh Vietnam, Laos, dan Kamboja. Indonesia baru bisa melayani 55% penduduk yang tersebar di perkotaan 69% dan perkotaan 46%.
Demikian diungkapkan Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Budi Yuwono saat berdiskusi bertema Air dan Sanitasi di Indonesia hasil kerjasama UNICEF, Departemen PU, dan Harian Umum Kompas dalam rangka menyambut Hari Air Dunia, di Jakarta, Jumat (14/03). Selain Dirjen Cipta Karya, panelis lain adalah Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan I Nyoman Kandun, Mantan Duta Millennium Development Goals (MDGs) untuk Asia Erna Witoelar, anggota Komisi V DPR RI Catur Sapto Hadi, serta akademisi UI dan peneliti.
“RPJMN 2009 mentargetkan tidak ada lagi masyarakat yang masih open defecation. Sekitar 40 juta masyarakat yang sebelumnya open defecation nantinya harus bisa memiliki akses, baik skala individu maupun komunal tergantung kemampuan masing-masing,” ujar Budi Yuwono saat menjawab pertanyaan wartawan usai diskusi.
Menanggapi beratnya tantangan pengembangan sanitasi, Budi Yuwono menambahkan, Pemerintah tidak mungkin membuat sistem pengelolaan limbah terpusat (sewerage system) di semua kota karena terbatasnya dana. Sewerage system memungkinkan dibangun di kota-kota yang memiliki aset pariwisata yang rawan tercemar, seperti Bali dengan Denpasar Sewerage System Project (DSDP). Sedangkan di kota-kota besar lain sebagai penyumbang sanitasi yang besar akan digenjot dengan program Sanitasi oleh Masyarakat (SANIMAS) maupun IPAL Komunal. Dengan banyak dibangunnya prasarana sanitasi skala kecil seperti SANIMAS diharapkan di kemudian hari semakin besar.
Informasi yang sedikit menggemberikan menurut Budi Yuwono adalah tercapainya target MDGs oleh Indonesia di bidang sanitasi. “Meskipun progress pencapaian sanitasi di dunia relatif masih rendah, namun di Indonesia pada tahun 2006 telah memenuhi target MDGs, yaitu memberi akses kepada separuh masyarakat yang sebelumnya tidak mendapatkan akses sanitasi dasar. Indonesia sudah mencapai 69%, sedangkan target MDGs sebesar 65%,” katanya.
Kondisi eksisting akses penduduk perkotaan ke prasarana dan sarana air limbah disebutkan Budi Yuwono baru 37,53%. Dari prosentase tersebut, yang tanpa diolah 8%, dengan sistem on-site 28% (sebagian tak berfungsi dengan baik karena kurang pemeliharaan: Lumpur belum disedot secara regular), dan sistem off-site 1,36%. Sementara penduduk perdesaan baru mengakses PS air limbah sebanyak 36,5%. Sedangkan sisanya belum terdeteksi (sekitar 25%).
Dengan momen Tahun Sanitasi Internasional 2008 sebagai bagian dari Hari Air Dunia, Budi Yuwono mengharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat, pemerintah, dan stakeholder lainnya dalam masalah sanitasi.
“Kendala serius bidang sanitasi yang sering diabaikan adalah ketidaksadaran bahwa suatu saat masalah sanitasi akan menjadi bom waktu yang mengancam kehidupan kita. Proses pencemaran sanitasi memang memerlukan waktu lama sehingga tidak banyak disadari,” ucap Budi Yuwono.(bcr)
Post Date : 14 Maret 2010
|
