TIGA PROVINSI SIAP TANGANI BANJIR JAKARTA

Sumber:Jurnal Nasional - 05 April 2013
Kategori:Banjir di Jakarta
PENANGGULANGAN banjir di DKI Jakarta harus dilakukan dari wilayah hulu, tepatnya di Puncak, Bogor, hingga wilayah hilir di Jakarta.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membentuk Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) sebagai leading sector untuk menyinergikan sembilan kabupaten/kota dan tiga provinsi: DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat untuk memulai aksi dan penandatanganan kerja sama. "BKSP diketuai langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan," kata Sekretaris BKPS, Asep Sukarno, Kamis (4/4).

Asep menjelaskan, BKSP dipayungi Permendagri No 6 Tahun 2006. BKSP merupakan lembaga yang mampu mendorong atau mempercepat terjadinya pembangunan yang melibatkan tiga wilayah tersebut. Tujuh kegiatan yang akan didorong BKSP antara lain: mempercepat penyelesaian banjir, transportasi, pengendalian kependudukan di wilayah perbatasan, dan ketahanan pangan.

"Program dalam waktu dekat adalah menangani banjir Sungai Ciliwung. Penanganan ini mulai dari hulu sampai hilir. Di hulu ada rencana pembongkaran vila-vila. Atau, vila itu tetap berdiri, namun pemiliknya diwajibkan membuat sumur resapan dan ruang terbuka hijau (RTH)," katanya.

Selain itu, lanjut Asep, anak Sungai Ciliwung yang 100 persen menyebabkan debit Sungai Ciliwung meluap akan dioptimalkan. Anak sungai itu akan dibuat sebagai "lahan parkir" air. Dengan begitu, nanti anak sungai itu hanya menyumbangkan 10 persen air ke Sungai Ciliwung. "Di Singapura, air hujan disimpan di bawah tanah, kemudian digunakan saat musim kemarau. Tampaknya Jakarta akan membuat seperti itu," ungkapnya.

Asep mencontohkan, saat ini sudah disusun grand design di DKI Jakarta untuk memperbaiki infrastruktur di wilayah Kota Tua, Jakarta Barat, dalam rangka menanggulangi banjir. Yakni, dengan suatu teknik penyimpanan air di bawah tanah. Anggaran, diperkirakan mencapai Rp80 miliar-Rp100 miliar.

"Kota Tua akan dijadikan pilot project. Ada tiga macam banjir di sana: banjir kiriman, banjir setempat dari hujan drainase dan sungai setempat. Dan banjir rob, karena penurunan air tanah. Kami bertugas mengomunikasikan tiga provinsi, merumuskan. Pelaksanaannya mereka sendiri atau masing-masing wilayah," katanya.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail juga menyatakan siap melaksanakan perumusan penanganan banjir tersebut. Namun ia menegaskan, penanganan banjir juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. "Masa DKI Jakarta yang terus mengeluarkan dana. Supaya penyelesaiannya cepat, Presiden sebagai kepala pemerintahan harus turun tangan langsung. BKSP itu hanya mengoordinasikan," ujarnya. Iskandar Hadji

Post Date : 05 April 2013