JAKARTA, KOMPAS.com - Musim hujan telah tiba. Jakarta pun kembali tergenang. Pohon-pohon bertumbangan. Memasuki minggu pertama, hujan telah kembali "sukses" memacetkan ibukota.
Jalan-jalan utama seperti di Salemba, Matraman, Gunung Sahari, Merdeka Barat, Merdeka Timur, MH Thamrin, Sudirman, Veteran-Bintaro, Jalan Sabang, Jalan Gatot Subroto, jalan tol dalam kota, TB Simatupang, tergenang air.
Orang-orang pun bertanya, apa kabar Banjir Kanal Timur atau BKT? Sekadar mengingatkan kembali, BKT merupakan megaproyek Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang diperkirakan menelan dana sebesar Rp 4,124 triliun.
BKT menjadi prioritas penanganan banjir di Jakarta karena diperkirakan mampu mengamankan 150 kilometer persegi wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara dari banjir. proyek ini dicanangkan pada 10 Juli 2003 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.
Setidaknya inilah yang dijanjikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto beberapa waktu lalu. "Akhir tahun 2009, BKT akan tembus ke laut. Pada 2010, BKT akan dapat digunakan untuk turut mengatasi banjir di Jakarta bagian timur," kata Prijanto.
BKT sepanjang 23,5 kilometer melintasi 11 kelurahan di Jakarta Timur dan dua di antaranya terletak di Jakarta Utara. Pantauan Kompas.com di sepanjang jalan BKT, ternyata masih ada lahan-lahan warga yang belum dibebaskan.
Di sekitar bahu jalan, terpancang papan/spanduk yang bertuliskan bahwa lahan mereka belum dibayar, Salah satunya adalah lahan Tuin (57) di daerah Raden Inten. Luas lahan tersebut 3.610 meter persegi dan berstatus hak milik.
Di atas lahan tersebut, sebanyak 26 kepala keluarga tinggal. Menurutnya, dari total seluas sekitar 19.000 meter persegi, baru kira-kira 8.000 meter persegi saja yang telah dibebaskan.
Tuin pun kebingungan. Padahal di sekitar kanan-kiri tempat tinggalnya sudah digali. Beberapa traktor yang sibuk menggali tanah pun dapat terlihat. "Tahu nih, kok lahan saya belum dibebasin. Saya sih pinginnya cepat-cepat. Pokoknya, hari ini dibayar, besoknya kita udah siap pergi," ujarnya kemarin.
"Masa sih Pemerintah nggak bisa bebasin gubuk-gubuk kayak gini. Paling berapa sih," tambah Tuin dengan logat betawinya yang sangat kental. Tuin, yang tinggal di lahan tersebut selama setengah abad, mengatakan sangat mendukung program BKT tersebut.
Tuin menambahkan, ketika dibebaskan nanti, dirinya akan menerima uang kerohiman kepada ke-26 kepala keluarga untuk mengontrak di tempat lain. Hal yang sama diakui Nasir (45), pemilik lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi di sekitar Jalan Raden Inten.
Nasir mengatakan, dirinya mencurigai adanya oknum-oknum yang bermain-main dengan uang pengganti lahan. "Mungkin ada yang main-main. Masak kanan-kiri udah, kita belum," ujarnya.
Natsir memastikan, sekitar 10 kepala keluarga yang tinggal di atas lahannya akan bersikap kooperatif. "Kami akan pindah dalam waktu 2 minggu. Kami tidak seperti yang lain, uang sudah dikasih, tapi lahan masih ditempati," tambahnya singkat.
Demikian pula lahan Lambok, yang terletak Pondok Kopi. Lahan seluas sekitar 1.500 meter persegi tersebut belum juga dibebaskan. Namun sayangnya, Kompas.com berkunjung tidak berhasil menemui pemiliknya karena yang bersangkutan tidak tinggal di lahan tersebut, melainkan di kawasan Rawamangun.
Menurut Gonang (20), salah satu warga setempat, Lambok belum pernah meminta bersiap-siap pindah. "Waktu itu cuma ada petugas yang mengukur-ukur tanah. Tapi tidak ada kelanjutannya," ujarnya.
Apakah BKT akan benar-benar rampung tahun ini? Hindra Liu
Post Date : 16 November 2009
|
