JAKARTA(SI) – Rencana Pemprov DKI Jakarta menjadikan Banjir Kanal Timur (BKT) sebagai pengendali banjir menemui kendala.Sebab,baru beberapa bulan tembus ke laut,BKT sudah dicemari sampah.
Ironisnya hingga sekarang belum ada aksi nyata mengatasi persoalan ini. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengaku, sudah menginstruksikan aparat setempat (wali kota, camat, dan lurah) bertanggung jawab atas sampah di BKT. Namun,instruksi tersebut tampaknya diabaikan.Terbukti sampah di BKT masih menggunung. Karena itu,Fauzi Bowo akan turun tangan menyelesaikan persoalan ini.
”Saya sudah cek ke lapangan dan dalam waktu dekat akan segera melakukan pengerukan,”paparnya. Dia mengaku, sudah memberikan instruksi kepada wali kota setempat dan jajarannya di tingkat kelurahan untuk segera melakukan pengangkatan sampah.Dia meminta ada penyadaran kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke BKT.
”Saya sudah tegur para lurah, camat, dan wali kota agar melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya, tidak membuang sampah sembarangan ke kali.Terpenting itu prevention (pencegahan).Masyarakat harus punya kesadaran tidak membuang sampah sembarangan ke kali,”ujarnya. Lurah sebagai ujung tombak pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kesadaran warga dan pencegahan terhadap masalah kota seperti sampah. Alasannya, pejabat di kelurahan yang paling mengerti kondisi wilayah dan masyarakatnya.
”Karena itu, mereka harus terus menerus melakukan sosialisasi dan melarang warganya membuang sampah sembarangan ke kali,”tegasnya. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Prya Ramadhani mengaku, prihatin dengan masalah tersebut. Dia sudah melihat langsung dan mendengar langsung dari masyarakat saat berdialog dengan warga Duren Sawit dan Cakung beberapa waktu lalu. ”Saya minta para lurah, yang nota bene pejabat paling dekat dengan masyarakat untuk aktif.
Jangan melempar tanggung jawab persoalan sampah di BKT. Banyak lurah yang beranggapan masalah sampah di BKT tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan.Mereka (lurah) harus turut mencegah penumpukan sampah di BKT itu,”tandasnya. Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta ini meminta Pemprov serius melestarikan kawasan BKT. Karena itu,para lurah,camat,serta wali kota berkoordinasi dan bersinergi dalam memperbaiki lingkungan.
Salah satunya melarang masyarakat membuang sampah sembarangan. ”Kalau ada koordinasi yang baik,tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan.Anggaran penguatan kelurahan sebesar lebih kurang Rp1,5 miliar, bisa dimanfaatkan untuk penanggulangan sampah,”tuturnya. Dia mengungkapkan, keberadaan BKT tidak hanya sekadar mengalirkan air agar mengurangi banjir di Ibu Kota.
Dia berpendapat, BKT bisa dikembangkan menjadi sarana transportasi air (water way) dalam mengatasi masalah kemacetan. Selain itu,BKT bisa menjadi salah satu tempat tujuan wisata.Terlebih,di sepanjang sisi kanan dan kiri BKT akan dijadikan jalur hijau. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pembangunan Indonesia (LKPI) Chandra Andi Salam menyayangkan Pemprov DKI Jakarta yang tidak mampu mencegah pencemaran sampah di BKT.
Dia berpendapat, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan,ke depan akan menjadi preseden buruk. ”Sebab, masyarakat terbiasa dilatih tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sebelum terlambat, sebaiknya diberikan pemahaman yang cukup kepada warga tentang pentingnya pelestarian lingkungan,” ujarnya. Dia khawatir kondisi BKT bernasib seperti Banjir Kanal Barat (BKB).
Dia mengungkapkan,BKB hanya bersih di bagian hulu, yakni dari Manggarai hingga Karet. Selebihnya, di bagian hilir justru dicemari sampah dan berdiri bangunan liar yang tidak sesuai peruntukan.” BKT dan BKB jangan hanya dimaknai sebagai tempat aliran sungai untuk mencegah banjir. Fungsi-fungsi lain dari BKT juga dipikirkan seperti, tujuan wisata, jalur hijau,maupun sebagai sarana transportasi,”pungkasnya. (ahmad baidowi)
Post Date : 26 April 2010
|
