Daerah Resapan Air Hujan di Puncak Dipenuhi Vila

Sumber:Media Indonesia - 20 Januari 2005
Kategori:Drainase
BOGOR (Media): Kegiatan penghijauan di kawasan Puncak yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai daerah konservasi dan areal tangkapan/resapan air hujan, kini semakin sulit dilakukan. Pasalnya, kondisi lahan pegunungan di tiga kecamatan yakni Kecamatan Cisarua, Megamendung dan Kecamatan Ciawi tersebut telah dipenuhi bangunan vila dan di daerah itu pun tidak ada lagi petani murni.

Kondisi tersebut diakui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor Noviana saat dihubungi wartawan di Kota Hujan tersebut, kemarin.

"Memang, selama ini kegiatan penghijauan di Puncak sangat terhambat untuk dilaksanakan. Lahan di ketiga kecamatan itu, Cisarua, Megamendung, dan Ciawi, kebanyakan sudah berubah menjadi bangunan vila-vila mewah," tandasnya.

Selain itu, di kawasan Puncak sudah tidak ada lagi petani murni yang mampu menghasilkan pohon-pohon yang bagus. Saat ini, di kawasan Puncak telah dipenuhi oleh para tukang ojek yang menjadi penggarap lahan, walaupun hasilnya tidak sebanding dengan hasil petani murni karena mereka melakukannya hanya sambilan.

"Sehingga kita perlu bekerja ekstra keras untuk memberikan pengertian kepada warga, agar ikut serta melakukan kegiatan penghijauan," tutur Noviana.

Setiap kali mengadakan kegiatan penghijauan, lanjut dia, pihaknya selalu melibatkan para mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB). "Sebab, biasanya si pemilik vila khawatir, kalau yang menanam bibit pohonnya orang lain selain mahasiswa, dikira tanahnya mau digarap atau diserobot. Tetapi, jika penanaman pohon penghijauan itu dilakukan oleh para mahasiswa, mereka lebih percaya. Bahkan, pada tahun 2003, IPB juga pernah memberikan bantuan bibit sebanyak 3.000 pohon, yang langsung ditanam oleh para mahasiswanya," ujarnya.

Dia menambahkan biasanya penanaman pohon-pohon penghijauan di kawasan Puncak dilakukan setiap menjelang Desember di saat curah hujan mulai tinggi.

Banjir Kanal Timur

Untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Timur Koesnan Abdul Halim dan Wali Kota Jakarta Utara Effendy Anas berjanji akan menuntaskan pembebasan lahan untuk Banjir Kanal Timur (BKT) secara bertahap dari tahun 2005-2007.

"Pokoknya pembebasan dan pembangunan fisik proyek Banjir Kanal Timur sesuai harapan Gubernur harus selesai tahun 2007. Ini juga menjadi target kami sebagai pelaksana pembebasan lahan di lapangan. Tetapi, urusan biaya pembangunan fisik senilai Rp2,5 triliun tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Koesnan kepada Media di Jakarta dua pekan lalu.

Sampai tahun anggaran (TA) 2004, lanjut Koesnan, pihaknya baru mampu membebaskan lahan untuk BKT 35% dari 185 hektare total areal kebutuhan sungai buatan itu sampai ke wilayah Jakarta Utara. Jadi, 65% lagi akan diselesaikan bertahap dalam tempo tiga tahun sejak 2005 sampai 2007.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara Effendi Anas mengaku yakin pada TA 2005, pihaknya mampu membebaskan lahan di wilayahnya 85%. Dengan rincian, panjang 2,6 kilometer dan lebar 100 sampai 400 meter. Namun, dia tidak menjelaskan berapa besar anggaran untuk pembebasan lahan untuk BKT tersebut.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso yakin dengan dibangunnya BKT dapat mengatasi banjir di Ibu Kota ini. (DC/Ssr/J-3)

Post Date : 20 Januari 2005