GUBERNUR DKI Jakarta Fauzi Bowo mendapat kritikan pedas anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan Soejono. "Pak Gubernur jangan bangga bisa mengeruk sampah hingga 50 truk sampah. Seharusnya yang Anda banggakan bila aparat di lapangan berhasil melarang orang buang sampah ke kali," kata politisi dari PDIP itu dalam rapat kerja di Gedung DPR, kemarin.
Komisi V DPR mengundang Gubernur DKI, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat yang diwakili Sekretaris Daerah, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Dalam Negeri. Rapat kerja digelar untuk membicarakan penanggulangan banjir di Jabodetabek.
Dalam laporannya, Fauzi Bowo membanggakan pemerintahnya dapat mengeruk sampah hingga 50 truk per hari. Gubernur yang pada saat kampanye mendengungkan ungkapan `serahkan pada ahlinya' itu juga bangga Kanal Banjir Timur (KBT) sudah menyalurkan air ke laut. Kendati demikian, paparnya, pembebasan tanah KBT masih kurang 504,847 m2 lagi.
Akibat banjir kiriman dari Bogor, Sabtu (13/2), mengakibatkan sekitar 1.700 warga DKI harus mengungsi.
Satu orang meninggal dalam peristiwa itu. Kejadian itu membuat Komisi V memanggil pihak yang bertanggung jawab atas penanganan banjir di Ibu Kota (Media Indonesia, 15/2).
Pengerukan sungai telah menjadi budaya pemerintah yang dilakukan secara periodik. Aktivitas tersebut telah menjadi agenda kontinu yang selalu dilakukan menjelang jadwal musim hujan.
Saat menyinggung soal sampah sebagai penyebab banjir, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan pihaknya bekerja sama dengan Pemprov DKI tengah berupaya untuk mengatasi.
Ada empat pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan drainase termasuk normalisasi dan pompa di Cideng-Thamrin, Angke Hilir, dan Tanjungan Drain oleh Ditjen Cipta Karya. Penanganan jalur banjir di Cakung, Sunter, Cengkareng, dan Kanal Banjir Barat (KBB) oleh Ditjen Sumber Daya Air.
Lalu, pekerjaan drainase di Krukut, Sentiong-Sunter, Ciliwung-Gunung Sahari, Jelakeng-Pakin-Kali Besar, dan Grogol-Sekretaris-Angke ditangani Pemprov DKI. Pekerjaan waduk termasuk screens dan perbaikan pompa di Pluit, Sunter Utara, Sunter Selatan, Sunter Timur III serta Melati juga ditangani Pemprov DKI.
Kegagalan sistemis Nusyirwan mengingatkan apabila tidak ada pengendalian dan pengawasan tata ruang, hal itu adalah kegagalan sistemis. Melencengnya implementasi regulasi tata ruang terutama di daerah bantaran sungai akan berimbas pada fenomena daerah gagal sistemis.
Apabila aturan diterapkan, seharusnya tidak ada lagi sampah menumpuk di daerah sungai. "Jadi enggak perlu kita melihat 40-50 truk keluar masuk sungai mengangkut sampah per hari," tutur dia.
Untuk mengantisipasi banjir di Jabodetabek, Djoko Kirmanto mengaku sudah menyiapkan enam rencana antisipasi. Enam rencana aksi itu merupakan fokus program ekonomi 2008-2009 terkait dengan penyelesaian KBT, KBB, dan normalisasi sungai. Fokus program itu tertuang dalam Instruksi Presiden No 5 Tahun 2008.
KBT dibangun sepanjang 23,5 km mampu mengalirkan debit banjir dengan periode ulang 100 tahunan. KBT akan melindungi daerah Jakarta Timur dan Jakarta Utara dari luapan banjir Sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat serta Cakung.
Pihaknya juga meningkatkan kapasitas dan perkuatan tebing KBB yang berfungsi memotong aliran Sungai Ciliwung. Tebing KBB akan melintas di bagian tengah Jakarta sepanjang 17,5 km yang bermuara di Kali Angke.
Sungai lain yang dipotong aliran KBB antara lain Kali Cideng, Kali Krukut, Kali Grogol, dan Kali Angke. "Total catchment area KBB mencapai 421 km2," tambahnya. Dani Prasetya
Post Date : 16 Februari 2010
|
