Gubernur Minta Pengusaha Bantu Tangani Sampah

Sumber:Republika - 01 Juni 2006
Kategori:Sampah Luar Jakarta
BANDUNG -- Gubernur Jabar, Danny Setiawan, meminta masyarakat membantu mengelola sampah di lingkungan masing-masing. Gubernur juga meminta para pengusaha di Jabar membantu mengelola sampah di lingkungannya masing-masing. Langkah tersebut perlu dilakukan untuk mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi masalah sampah.

Jika sampah terus menjadi masalah, kata Danny, maka akan mempengaruhi dunia usaha dan menurunkan kinerja ekonomi di seluruh daerah. ''Semua masyarakat harus mengubah paradigmanya tentang sampah. Yaitu, pandangan sampah sebagai sesuatu yang tidak berguna harus diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat,'' ujarnya usai membuka acara 'Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Expo ke-1 2006 di Jabar', Rabu (31/5).

Jadi, sambung Danny, sampah bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi barang yang bernilai. Kalau paradigma masyarakat sudah berubah, kata dia, sampah tidak akan menumpuk di rumah sampai ke TPS. Kalau sampah itu dibuat kompos dan didaur ulang, maka tidak akan menumpuk seperti sekarang.

Sementara itu, PD Kebersihan kembali mendapatkan bantuan armada truk untuk pengangkutan sampah. Kali ini, bantuan datang dari PT Bandung Raya Indah Lestari (BRIL) sebanyak 20 unit, PD BPR sebanyak satu unit, dan warga Tionghoa Bandung sebanyak 15 unit.

''Bantuan ini diberikan selama tiga bulan, karena kita dijanjikan Kab Bandung tiga bulan selama darurat sampah,'' ujar Wali Kota Bandung, Dada Rosada, kepada wartawan, Rabu (31/5). Ia menambahkan, perusahaan yang telah menerima surat permohonan bantuan armada segera memberikan bantuannya. Pasalnya, PD Kebersihan membutuhkan kendaraan itu untuk membuang sampah.

Dada mengatakan, kebutuhan amada truk untuk membuang sampah dalam tiga pekan sebanyak 1.860 unit. Dengan jumlah armada sekarang, imbuh dia, sampah Kota Bandung tidak bisa dibuang sesuai target.

Mengenai dugaan korupsi di PD Kebersihan, Dada mengatakan, BPK dan BPKP sudah melakukan audit kepada PD Kebersihan. Ketika ditanya hasil audit tersebut, ia enggan menjawab dan menghindar dari wartawan.

Berdasarkan pantauan Republika, sampah di sejumlah TPS seperti TPS Puter, Gagak, dan Ujungberung belum diangkut. Warga yang melewati tumpukan sampah itu harus menutup hidungnya karena bau. Sampah yang menggunung itu banyak dihinggapi lalat dan belatung.

Sedangkan mengenai TPA, Pemprov Jabar tidak lagi menghadapi kendala. Pasalnya penggunaan lahan TPA seluas 10 hektare di Blok Gununghejo, Desa Cianting, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, sudah menemui titik temu. Menurut Gubernur Jabar, Danny Setiawan, DPRD Kab Purwakarta sudah memahami rencana penunjukan lahan TPA tersebut.

Pernyataan Danny itu ditanggapi DPRD Kabupaten Purwakarta. Para wakil rakyat itu belum menyatakan setuju Desa Cianting, Kecamatan Sukatani dijadikan TPA sementara bagi Kota Bandung. Pasalnya, keputusan menolak atau menerima baru akan diputuskan dalam rapat pimpinan (rapim) DPRD Purwakarta.

''Rapimnya saja baru akan digelar pada malam ini (Rabu (31/5),''kata anggota Fraksi Keadilan Sejahtera Demokrat (KSD), Dody Sudirman AT, saat dihubungi Republika, Rabu (31/5).

Sedangkan Bupati Purwakarta, Lily Hambali Hasan, telah menyetujui penggunaan lahan di Desa Cianting, atau lebih dikenal dengan Gunung Hejo tersebut sebagai lahan TPA. Namun, DPRD Purwakarta mempertanyakan ada apa dibalik komitmen dari bupati tersebut. Diduga, bupati telah membuat memorandum of understanding (MoU) dengan gubernur Jabar.

Pada Selasa (30/5), kata Dody, dua Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Saifudin Juhri dan Dedi Herawan, bersama Bupati Lily diundang oleh Gubernur ke Gedung Sate. ''Kalau gubernur menyatakan bahwa dari hasil pertemuannya itu DPRD Purwakarta sudah menyatakan setuju, itu tidak benar. DPRD secara kelembagaan belum mengambil sikap,'' tuturnya. (san/kie/ren/rfa )

Post Date : 01 Juni 2006