Instruksi Sutiyoso Antisipasi Banjir Dinilai Terlambat

Sumber:Suara Pembaruan - 02 November 2006
Kategori:Banjir di Jakarta
[JAKARTA] Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, A Heryawan menilai, instruksi Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso untuk segera melakukan antisipasi banjir dinilai terlambat. Seharusnya, antisipasi tersebut dilakukan sepanjang tahun, tidak hanya saat mendekati masuknya musim hujan.

Politisi dari Fraksi PKS itu mengatakan, bukti terlambatnya antisipasi banjir adalah mulai tergenangnya sebagian Jakarta akibat banjir yang terjadi Selasa (31/10) siang hingga sore. "Coba lihat, baru sebentar saja hujannya, tetapi sudah banyak badan jalan yang tergenang," kata Heryawan di Jakarta, Rabu (1/11).

Menurut dia, penanganan banjir masuk dalam program prioritas penanggulangan bencana pemerintah. Dia menegaskan, perawatan drainase dan saluran air seharusnya dilakukan sepanjang tahun.

Apabila kendalanya terletak pada anggaran yang tidak mencukupi, dia mengusulkan pengajuan anggaran dilakukan dalam pola tahun jamak (multi years). "Kalau harus menunggu pola biasa, bisa tidak kunjung rampung," ujar dia.

Dia mengemukakan, anggaran dalam bentuk tahun jamak dapat lebih menjamin upaya antisipasi banjir yang berkesinambungan. Selain itu, kata dia, Pemprov DKI Jakarta pun harus segera bertemu pemerintah daerah yang letaknya berdekatan dengan Jakarta untuk membahas persoalan ini. Karena banjir di Jakarta kerap kali berasal dari Depok, Bogor atau Cianjur.

Jakarta memang masih rawan banjir. Setidaknya di bagian utara Jakarta terdapat 15.000 hektare lahan yang belum memiliki mekanisme terpadu untuk mengatasi banjir.

Lahan tersebut merupakan bagian dari 40 persen daerah di Jakarta yang berada di bawah permukaan air laut pasang tertinggi dengan luas 24.000 hektare.

Mahal

Sementara itu, Kepala Sub Dinas Pengendalian Sumber Daya Air dan Pantai Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, I G Nyoman Soewandhi mengatakan, di sisa 9.000 hektare lahan itu, banjir baru dapat ditanggulangi dengan segera. "Karena sudah ada pompa dan waduk," ujar dia, kepada wartawan di ruang kerjanya.

Tahun ini, Dinas PU mengerjakan lima proyek antisipasi banjir, yakni pembangunan pompa Melati, penambahan pompa Kedoya, pompa Kapuk satu dan dua, serta peninggian pompa Teluk Gong. Proyek tersebut menggunakan anggaran tahun ini dan diharapkan selesai Desember 2006 sehingga pada Januari mendatang, pompa tersebut telah berfungsi.

Nyoman memaparkan pula, dari 78 titik banjir di Jakarta, setidaknya ada enam titik yang diharapkan terbebas dari banjir. Alasannya, penambahan pompa telah dilakukan di kawasan tersebut.

Enam titik itu adalah di Pluit (menambah tiga pompa hingga total menjadi 11 pompa), Kamal atau di Jalan Tol Sediyatmo (kini memiliki tiga pompa), Sunter Timur, Pinangsia, Tomang Barat, dan di kawasan dekat pabrik minyak goreng Bimoli di Jakarta Utara.

Sedangkan pengerukan hanya dikerjakan Dinas PU di dua sungai, yakni Kali Sunter dari sepanjang Jl Ngurah Rai sampai Pintu Air Pulogadung dan pengerukan Banjir Kanal Barat dari Pintu Air Manggarai sampai Pintu Air Karet.

Menanggapi usulan dari anggota dewan untuk menggunakan pola anggaran tahun jamak, Nyoman mengatakan, pilihan tersebut sebenarnya dibutuhkan untuk mengantisipasi banjir. "Yang paling penting itu untuk pengadaan pompa dan pembuatan waduk," kata dia.

Nyoman mengaku, memiliki keinginan besar untuk dapat mengerjakan pengerukan sungai atau perbaikan drainase di musim kemarau. "Tapi, kami terpentok anggaran dan peraturan," kata dia.

Pengerukan dapat dilakukan setelah melewati proses tender dan lelang yang memakan waktu sehingga terkadang akhirnya pengerukan baru dapat dikerjakan di musim hujan. Tahun ini, Dinas PU memperoleh dana Rp 255 miliar untuk melakukan pembangunan sarana pengendali banjir.

Kendati jumlahnya besar, Nyoman meminta masyarakat untuk paham bahwa kebutuhan antisipasi banjir besar pula dananya. "Dua pompa saja biayanya Rp 10 miliar," ujarnya.

Dari 51 titik pompa dan waduk di Jakarta , terdapat 223 pompa dengan kapasitas 237,98 meter per detik. Luas area pelayanannya adalah 8,020 hektare.

Sementara itu, untuk mengantisipasi banjir, Dinas Tramtib dan Linmas DKI Jakarta menyiapkan 7.000 personelnya. Petugas Tramtib dan Linmas bertujuan membantu masyarakat di daerah rawan banjir.

Dinas ini pun menambah 50 kapal karet dari jumlah 70 kapal yang telah dimiliki. Sebanyak 200 dapur umum juga disiapkan untuk menghadapi bahaya banjir. [M-16]



Post Date : 02 November 2006