Kekeringan di Jawa Timur, Soal Keseimbangan Ekosistematika

Sumber:Kompas - 11 Oktober 2004
Kategori:Drainase
KEKERINGAN di setiap musim kemarau di Jawa Timur sebenarnya merupakan persoalan klasik yang tak kunjung terselesaikan. Bahkan, guyuran hujan sehari seperti di Pacitan dan Madiun pekan lalu belum signifikan memberikan dampak terhadap penduduk yang menderita kekeringan selama enam bulan terakhir. Hujan sehari ternyata tak mampu menghapus panas setahun.

Secara geografis, Jawa Timur (Jatim) lebih subur dibandingkan dengan Nusa Tenggara Timur maupun Pulau Bali. Wilayah perbukitan yang memanjang di bagian selatan sangat serasi dengan pantai dan dataran rendah yang membentang di bagian utara.

Keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup di Jatim sebenarnya menyimpan potensi alam sangat besar dan mampu memberikan sumber kehidupan yang berkesinambungan bagi masyarakat. Namun, tatkala keseimbangan ekosistem itu terganggu dan sangkakala mulai murka, yang terjadi kemudian di setiap musim kemarau Jatim selalu mengalami kekeringan dan di setiap musim hujan dilanda banjir.

Apabila dilihat secara saksama, beberapa wilayah di Jatim, yang selalu mengalami kekeringan, pada musim hujan biasanya mengalami banjir bandang, misalnya Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Pacitan, Ponorogo, Madiun, dan Madura. Daerah tersebut setiap tahun dilanda banjir bandang dan kemarau panjang. Padahal, daerah itu merupakan lumbung padi serta palawija di Jatim.

Bagaimana sebenarnya kehidupan masyarakat di sana? Apa permasalahan mendasar yang membuat mereka menderita kekeringan berkepanjangan bertahun-tahun? Itulah persoalan yang harus dipecahkan semua pihak.

DAMPAK kekeringan tak hanya dirasakan warga yang kesulitan air bersih, tetapi juga oleh petani di Kabupaten Madiun yang tidak bisa menanami ladang lantaran mengering. "Pemerintah mengajari kami menanam palawija seperti jagung, kacang, dan ketela yang tidak memerlukan terlalu banyak air," kata Andik (23), warga Desa Notopuro, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun.

Sawah yang digarap Andik tergolong tadah hujan meskipun terletak bersebelahan dengan Waduk Notopuro. Pada musim kemarau seperti sekarang, sawah tersebut tidak dapat ditanami lantaran air Waduk Notopuro juga mengering.

Sebagai pengganti sawahnya yang kering, Andik mengolah dasar Waduk Notopuro ditanami berbagai macam palawija. "Di tengah waduk masih lumayan, meskipun mengering, tapi bisa ditanami," ujarnya.

Sejumlah petani di Kabupaten Madiun mengalami nasib serupa. Masih beruntung tempat tinggal Andik di dekat waduk sehingga bisa menggarap dasar waduk yang mengering untuk menambah penghasilan.

Bagaimana dengan petani yang ladang dan rumahnya jauh dari waduk? Apa yang mereka lakukan pada musim kemarau? Meratapi ladang yang mengering tentu menghabiskan energi, toh nasib tak akan berubah.

Menurut Suryono, warga Dawuhan, setiap musim kemarau, ia memilih mengurusi ternak yang diharapkan sewaktu-waktu bisa dijual apabila persediaan hidup sehari-hari habis. Seluruh waktunya tersita untuk mencari pakan ternak yang sulit ditemukan di musim kemarau.

Hampir sebagian besar petani yang ladangnya kekeringan mengisi aktivitas dengan memelihara ternak seperti sapi dan kambing yang diharapkan dapat menambah penghasilan.

Kepala Bidang Humas Pemerintah Kabupaten Madiun Bambang Sulistyohadi mengatakan, musim kemarau panjang tahun ini mengakibatkan bencana kekeringan di Madiun. Empat waduk, yakni Waduk Saradan, Waduk Notopuro, Waduk Dawuhan, dan Waduk Bening, yang selama ini menjadi tulang punggung pengairan areal pertanian, sejak tiga bulan lalu airnya kering kerontang. Air yang dulu menggenangi waduk sudah tak ada lagi, bahkan tanah di dasar waduk turut mengering hingga pecah-pecah.

Total areal pertanian yang diairi empat waduk tersebut 30.956 hektar, dengan perincian 25.605 sawah teknis, 1.510 sawah setengah teknis, 1.276 sawah belum teknis, dan 2.115 sawah tadah hujan.

Setiap musim kemarau, lebih dari 50 persen areal pertanian tidak bisa ditanami padi lantaran air tidak cukup. Sebagian besar petani membiarkan sawah mereka tidak tergarap. Padahal, Madiun merupakan lumbung padi terbesar di Jatim.

Meski demikian, pada dasarnya kekeringan di Ponorogo dan Madiun bukan tanpa solusi. Apabila air permukaan yang ditampung di waduk saat musim hujan sudah habis, masyarakat masih bisa menggali air bawah tanah untuk dimanfaatkan. Caranya sederhana, hanya diperlukan tenaga yang besar untuk memberikan tekanan yang kuat agar air bawah tanah keluar ke permukaan.

Salah satu cara yang dipakai turun-temurun adalah membangun sumur pompa dalam. Saat ini Kabupaten Madiun memiliki 133 unit sumur pompa dalam dengan kemampuan mengairi 5.446 hektar areal pertanian atau sekitar 15 persen. Dari 133 unit sumur pompa dalam itu, 66 unit dibangun pemerintah kabupaten, sedangkan 67 unit lainnya dibangun pemerintah pusat zaman Presiden Soeharto.

Ironisnya, dari sumur pompa yang ada saat ini, sekitar 15 persen kondisinya rusak berat. Padahal, sumur pompa dalam yang diperlukan untuk mengairi seluruh lahan pertanian di Madiun paling sedikit 220 unit. Pemerintah kabupaten kesulitan mengadakan sumur pompa dalam baru karena biayanya sekitar Rp 500 juta per unit.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah bersama swadaya masyarakat membangun sumur pantek yang lebih dangkal dengan biaya relatif lebih murah, sekitar Rp 2,5 juta per unit. Sekarang ini ada sekitar 3.834 sumur pantek ditambah enam unit sumur pantek baru bantuan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

SELAIN Kabupaten Ponorogo dan Madiun, kekeringan di Jatim hampir merata di beberapa kabupaten seperti Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Tulungagung, Gresik, Kediri, Madura, dan Nganjuk. Data yang dihimpun Dinas Pertanian Jatim sampai Juni 2004 menunjukkan luas kekeringan di Jatim mencapai 16.906,25 hektar. Luas lahan pertanian yang puso 831,5 hektar, meliputi tanaman padi, jagung, dan kedelai. Tahun 2003 kekeringan di Jatim sampai bulan Juni 17.365 hektar. Sedangkan luas lahan yang puso sampai Juni sekitar 3.110,9 hektar.

Luas lahan yang kekeringan dan ancaman puso diperkirakan terus bertambah apabila musim hujan tidak segera tiba atau pemerintah melakukan sesuatu yang dapat mengairi sawah petani. Tanpa sumur pompa dalam atau pengairan lainnya, mustahil petani bisa menggarap ladang pada musim kemarau panjang seperti ini.

NAMUN, ternyata permasalahan kekeringan yang melanda Jatim tidak sesederhana itu. Berapa banyak sumur pompa yang harus dibangun untuk mengeluarkan sumber air bawah tanah? Berapa lama sumber air bawah tanah akan terus menghidupi warga dan petani? Apakah tidak mustahil, air bawah tanah habis beberapa tahun lagi? Dari mana sebenarnya akar permasalahan utama?

Pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jatim menyadari akar permasalahan bencana kekeringan dan banjir yang sering melanda dan menelan miliaran rupiah dana untuk rehabilitasi.

Persoalan mendasar terjadinya banjir dan kekeringan di Jatim tidak jauh berbeda dengan daerah Indonesia lainnya. Lagi-lagi penyebabnya adalah penggundulan hutan maupun penjarahan hasil hutan oleh warga.

Luas lahan Perhutani di Madiun 31.221,90 hektar pada tahun 2003, sekarang diperkirakan menyusut sepuluh persen. Secara menyeluruh di Jatim luas areal Perhutani meliputi hutan lindung dan hutan produksi yang tahun 2003 diperkirakan 1.128.455,70 hektar. Diperkirakan saat ini luas hutan tersebut berkurang meskipun jumlah pastinya belum diketahui.

Program reboisasi hutan yang dicanangkan sejak zaman Orde Baru kurang membuahkan hasil. Dalam tataran konsep, program tersebut bagus, mengajak masyarakat menanami hutan serta memberi penyadaran bahwa ketika memanen kayu yang sudah tua, hutan harus ditanami kembali agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Namun, realitas di lapangan nol besar. Para pejabat memaknai reboisasi sebatas jargon yang dilambangkan dengan penanaman pohon jati oleh presiden dan diikuti bupati di daerah.

Hanya dengan mengembalikan keseimbangan ekosistem, banjir dan kekeringan tidak lagi menyapa. Hanya akar pohon yang bisa menyimpan air di musim hujan untuk dimanfaatkan pada musim kemarau. Terbukti, pembuatan waduk tidak efektif. Empat waduk di Madiun tak mampu mengairi persawahan. (Runik Sri Astuti)

Post Date : 11 Oktober 2004