Laporan Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, Bali 27 s.d 29 Oktober 2008

Penerbit:Jakarta, Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Depdagri, Oktober 2008, iii + 39 hal + lamp
Tahun Terbit:2008
No. Klasifikasi:342.024 DIR l
Kata Kunci:laporan kegiatan, pertemuan koordinasi-pelaksanaan, kebnas AMPL-BM, Bali
Lokasi:Perpustakaan AMPL
Kategori:Laporan

Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk melakukan tinjauan terhadap capaian pelaksanaan kebijakan nasional pembangunan AMPL berbasis masyarakat dan penguatan kapasitas kelompok kerja AMPL di daerah. Selain itu juga bertujuan untuk melakukan up dating status proses pelaksanaan kebijakan di daerah khususnya dalam penyiapan kelembagaan, berbagi pengalaman antar pokja dalam pelaksanaan kebijakan, koordinasi, konsultasi dan supervisi pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengembangan rencana tindak pokja AMPL Pusat, pokja provinsi dan pokja Kabupaten, serta melakukan penguatan kapasitas tematik mengenai operasionalisasi kebijakan nasional AMPL berbasis masyarakat dalam mainstream perencanaan pembangunan di daerah.
 
Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 27-29 Oktober 2008 di Hotel Inna Shindu, Bali. Acara dimulai dengan pembukaan oleh Depdagri, Ditjen Bina Bangda, penyampaian alur kegiatan dan arahan oleh Direktorat Perkim Bappenas. Dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk mengetahui ”harapan“ dan ”kekhawatiran“  peserta tentang acara ini, presentasi dan diskusi tentang kinerja Pokja AMPL Pusat, serta sesi diskusi progress lapangan dan proyek. Hari kedua dimulai dengan melanjutkan review  progress lapangan pada hari I, sesi presentasi diskusi ACR (masukan untuk laporan akhir WASPOLA-2, presentasi penguatan kapasitas tematik (SSK dan EHRA), sesi masukan penyusunan RPJM AMPL Nasional. Hari ketiga dimulai dengan sesi presentasi dan diskusi mengenai Jejaring AMPL, serta sesi rencana tindak lanjut dan penutupan.
 
Hasil yang didapatkan dari pertemuan ini adalah adanya laporan kemajuan perkembangan pelaksanaan kebijakan di daerah, pertukaran pengalaman praktis pelaksanaan kebijakan daerah dampingan lama sebagai masukan bagi kabupaten baru, kesepakatan agenda bersama antara daerah dan pusat dalam rangka operasionalisasi kebijakan nasional AMPL Berbasis Masyarakat, serta pokok-pokok masukan umum Kelompok Kerja AMPL dalam rangka penyiapan RPJM Nasional dan RPJM Daerah. 

Daftar Isi:

Daftar Isi
Kata Pengantar

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Hasil yang Diharapkan

D. Materi dari Daerah

E. Proses

F. Peserta Daerah

G. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan

H. Agenda Pertemuan

I. Pembukaan

J. Arahan dan Review Progress Operasionalisasi Kebijakan di Daerah

K. Kinerja Pokja AMPL

L. Laporan Kemajuan Operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL di Daerah
1. Provinsi NTB
2. Provinsi NTT
3. Provinsi Gorontalo
4. Provinsi Sultra dan Lokasi WES
5. Provinsi Sulawesi Selatan

P. Review Progress Lapangan

Q. Diskusi ACR (Masukan untuk Laporan Akhir WASPOLA

R. Presentasi Penguatan Kapasitas Tematik: SSK dan EHRA

S. Masukan untuk RPJM

T. Kepokjaan (Peluang dan Tantangan)

U. Pokok-Pokok Hasil Pertemuan
 1. Umum
 2. Pokok-pokok hasil
 3. Isu-isu penting dalam kebijakan
 4. Agenda Kerja Nasional
 5. Rekomendasi

V. Lampiran

 



Post Date : 14 November 2008