Libatkan Masyarakat Tangani Banjir

Sumber:Republika - 06 Januari 2005
Kategori:Banjir di Jakarta
JAKARTA -- Dradjad Hari Wibowo, anggota DPR Komisi IX, menilai penanganan masalah banjir di Jakarta, khususnya Jakarta Utara dinilai tidak maksimal. Ini terjadi karena Pemkot Jakarta Utara kurang melibatkan tenaga masyarakat dalam setiap kegiatan penanganan banjir.

Seharusnya setiap elemen masyarakat harus dilibatkan dalam kegiatan penanganan banjir ini. Karena banjir, bukan masalah pemda saja, tapi juga masalah masyarakat sekitar. Pemkot Jakarta Utara juga memerlukan kegiatan pembersihan sampah secara massal yang dilakukan secara terpadu dan rutin. Melibatkan berbagai elemen masyarakat, terutama para tenaga kerja yang masih menganggur. ''Pemkot diharapkan lebih fokus pada kegiatan antisipasi prabanjir, bukannya antisipasi pascabanjir,'' kata Dradjat ketika berkunjumh ke Wali Kota Jakarta Timur, kemarin (5/1).

Dradjad, yang juga wakil ketua Fraksi Parta Amanat Nasional di DPR, mengatakan penanganan banjir harus segera dilakukan. Jika tidak, kemungkinan besar Jakarta akan terendam kembali seperti peristiwa banjir besar tahun 2002.

"Saya lihat DKI Jakarta sangat lemah dalam masalah banjir," ujarnya usai paparan penanganan banjir oleh Wali Kota dan stafnya. Menurut Dradjad, ada beberapa tindakan yang sangat penting untuk segera dilakukan. Tindakan itu antara lain, mengelola sampah di sungai secara lebih efektif lagi, dan membuat saringan sampah beserta mesin pengangkutnya di setiap sungai dalam wilayah administratif kotamadya masing-masing.

Penanganan banjir dengan melibatkan para tenaga kerja yang masih menganggur, tambah Dradjad, patut dicoba. Tindakan ini tidak saja akan mengantisipasi banjir yang akan datang Januari-Februari ini, tetapi juga akan menyerap tenaga kerja di Jakut. Terutama yang berkaitan dengan cukup tingginya tingkat pengangguran, yang telah mencapai 116.000 orang dari sekitar 600.000 angkatan kerja.

Para penganggur tadi dapat dipekerjakan untuk membersihkan sampah di setiap sungai yang ada di Jakarta Utara. "Mereka kan bisa diangkat sebagai pegawai honorer," usul Dradjad. Namun Dradjad juga mengaku cukup terkejut melihat kecilnya anggaran, terutama yang berkaitan dengan masalah banjir dan sosial di Jakarta Utara. Menurut dia, anggaran yang hanya sebesar Rp 400 miliar per tahunnya termasuk kecil untuk mengelola sebuah kota sebesar Jakarta Utara.

Terhadap usulan Dradjad ini, Wali Kota, Effendi Anas, menyatakan pihaknya telah berupaya keras menangani masalah tersebut. "Baru saja, 26 Desember lalu, kami perintahkan tiap kelurahan untuk dapat membersihkan sungai di wilayahnya," kata Effendi. Hasilnya cukup lumayan. "Beberapa kali di Jakarta Utara jadi cukup bersih," tambah Sulaeman, kasudin PU Tata Air. (c22 )

Post Date : 06 Januari 2005