MDG tak mampu atasi kemiskinan

Sumber:Harian Terbit - 09 Agustus 2005
Kategori:MDG
JAKARTA - Deklarasi Milenium yang telah ditandatangani para kepala negara di dunia dinilai tidak akan mampu mengurangi kemiskinan dan menjamin berlangsungnya proses pembangunan berkelanjutan. Millenium Development Goals (MDG) atau tujuan pembangunan milenium yang diarahkan untuk mengurangi setengah dari jumlah kemiskinan global pada tahun 2005 itu merupakan janji global.

Menurut kalangan masyarakat sipil, MDG akan sulit tercapai bila para kepala negara tetap membiarkan kondisi negara seperti biasa. Karena itu Pertemuan Regional Tingkat Menteri untuk MDG tingkat Asia dan Pacifik awal Agustus ini merupakan momentum untuk membawa kembali agenda MDG.

Menurut Deputi Direktur WALHI, Farah Sofa, dalam konteks Asia Pasifik upaya pengurangan kemiskinan menjadi tantangan yang luar biasa. Kondisi sumberdaya alam yang melimpah berbanding terbalik dengan skala kemiskinan yang membelit kawasan ini.

"Paradigma ekonomi neoli-beral yang dianut oleh kebanyakan negara di kawasan ini membuka akses bagi proses pemiskinan struktural yang melibatkan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan lainnya. Perusahaan multinasional dan transnasional serta para aktor lokal menjadi pelaku implementasi secara sistemik sistem ekonomi pro-pasar bebas," ujarnya kepada Harian Terbit, kemarin.

Korban dari proses yang berkelanjutan ini tentu saja adalah masyarakat miskin, masyarakat adat dan kelompok marjinal lainnya. MDG kemudian menjadi satu hal yang paradoksal. Di satu sisi berupaya menghapus kemiskinan dan menciptakan tata dunia yang lebih baik melalui perbaikan akses ke kebutuhan dasar, namun di sisi lain dengan sistem ekonomi neoliberal menciptakan kemiskinan masif.

Menurut Farah, ada dua hal penting yang perlu di lihat. Pertama, beralihnya konsep kesejahteraan masyarakat dari indikator nonekonomi seperti kecukupan dan keamanan pangan, menjadi indikator berbasis finansial yang seringkali tidak dapat menggambarkan secara tepat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kedua, masyarakat harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mendapatkan akses kebutuhan dasar seperti air, udara bersih, pendidikan dan pelayanan kesehatan.

"Indikator ekonomi yang dipakai untuk mengukur tingkat kemiskinan telah gagal menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Karena itu indikator itu tidak bisa menjadi acuan." (ari)

Post Date : 09 Agustus 2005