MDGs Harus Dijabarkan

Sumber:Kompas - 20 April 2007
Kategori:MDG
Jakarta, Kompas - Millennium Development Goals (MDGs) 2015 dan Visi Indonesia 2030 sebagai gagasan harus dijabarkan menjadi gerakan nasional dan menjadi obsesi seluruh bangsa.

Hal itu mengemuka dalam diskusi media tentang Kependudukan, MDGs dan Visi Indonesia 2030 yang diselenggarakan Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, Kamis (19/4) di Jakarta.

Menurut Pudjo Rahardjo dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, visi tersebut harus "dibumikan" dalam program lebih konkret.

Seperti diketahui, visi ini mencita-citakan Indonesia sejajar dengan negara besar dunia lewat empat pencapaian utama, yaitu pengelolaan kekayaan alam berkelanjutan, masuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita 18.000 dollar AS per tahun, perwujudan kualitas hidup modern yang merata, dan sedikitnya 30 perusahaan Indonesia masuk dalam 500 perusahaan besar dunia.

Menurut Ketua Koalisi Kependudukan Indra Abidin, target itu bisa direalisasikan kalau pertumbuhan ekonomi riil rata-rata 7,62 persen, laju inflasi 4,95 persen, pertumbuhan penduduk rata-rata 1,12 persen per tahun dan berpenduduk 285 juta pada 2030, produk domestik bruto Indonesia 5,1 triliun dollar AS. "Untuk mencapainya, visi itu harus menjadi gerakan nasional," ujarnya.

Menurut Sekretaris Eksekutif Koalisi Kependudukan Daradjat A Natanegara, hal itu memerlukan pengerahan seluruh sumber daya seperti dilakukan India, Korea, Vietnam, dan Malaysia hingga mencapai kemajuan.

Agar menjadi obsesi bersama, demikian mantan anggota DPR yang membidangi masalah kependudukan dan kesehatan Surya Chandra Surapaty, perlu program peningkatan kesadaran dan redefinisi tujuan bangsa ini.

Berdasarkan laporan pembangunan manusia tahun 2005, 52,4 persen penduduk Indonesia berpenghasilan 2 dollar AS per kapita per hari, angka kematian ibu 310 per 100.000 kelahiran hidup atau nomor dua tertinggi di Asia Pasifik, angka kematian bayi 31 per 1.000 kelahiran hidup, 26 persen anak balita kurang gizi, serta kurangnya akses air bersih, listrik, dan pelayanan publik.

Wilson TP Siahaan, Asisten Duta Besar Khusus PBB bagi Tujuan Pembangunan Milenium di Asia dan Pasifik, menyatakan, MDGs bukan kepentingan donor melainkan semua pihak. "Komitmen nasional MDGs harus diterjemahkan dalam rencana aksi dengan komitmen anggaran yang pro poor, berbasis kinerja, dan berkelanjutan. Proses anggaran, pengadaan barang dan jasa harus dikawal untuk meminimalkan korupsi," katanya. (ATK)



Post Date : 20 April 2007