Pemda Harus Turut Perbaiki Sanitasi

Sumber:Media Indonesia - 06 Oktober 2007
Kategori:Sanitasi
JAKARTA (Media): Pemerintah daerah (pemda) harus terlibat dalam upaya pembangunan dan perbaikan sanitasi di lingkungan masyarakat.

Karena, kesadaran masyarakat dapat dibangun melalui keterlibatan pemda.

Demikian diungkapkan Direktur Permukiman dan Perumahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Basah Hernowo kepada pers seusai diskusi menuju Konferensi sanitasi nasional (KSN) 2007 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (4/10) petang.

Basah mengungkapkan, selama ini kesadaran masyarakat akan keberadaan sanitasi di lingkungan sekitarnya sangat rendah. Bahkan hal itu diperparah dengan perhatian pemerintah daerah selama ini yang dinilai masih minim.

"Perhatian pemerintah daerah, misalnya DKI Jakarta, hanya terpaku dalam pengolahan sampah. Sementara itu, dalam urusan mandi cuci kakus (MCK), sistem pengolahan limbah dan sistem drainase terlihat diabaikan," ujar Basah kepada pers.

Akibat sanitasi yang buruk, kata Basah, beberapa daerah seperti DKI Jakarta setiap tahun sebagian warganya mengalami berbagai penyakit seperti demam berdarah dan diare. "Tentunya, ini sangat merugikan masyarakat miskin dan menyebabkan sebagian pendapatan dari mereka akan hilang," ujarnya.

Pasalnya, lanjut Basah, munculnya penyakit dampak dari sanitasi yang buruk tersebut akan membuat warga atau masyarakat miskin kehilangan pendapatan dari mata pencaharian yang digeluti. Mereka juga harus mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk berobat.

Sebab itu, menurut Basah, dengan adanya momentum KSN 2007, diharapkan pemda tidak selalu berpangku tangan pada departemen terkait, tetapi justru melakukan aksi nyata melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang ada.

"Saat ini, dari APBD yang ada di tiap pemda di Indonesia masih terlihat minim jumlahnya, rata-rata masih di bawah 2% dari APBD untuk anggaran pembangunan dan perbaikan sanitasi," ujar Basah.

Idealnya, ujar Basah, setiap daerah memiliki anggaran minimal 5% dari APBD guna perbaikan dan pembangunan sanitasi di lingkungan masyarakatnya. "Dengan 5% dari APBD itu, diyakini akan ada perbaikan sanitasi sebesar 15% per tahunnya," ujarnya.

Menurut Basah, peningkatan anggaran sanitasi oleh pemda, sebaiknya dimulai dari kelompok berbasis masyarakat, misalnya dengan pembangunan WC satu atap dalam suatu kelompok masyarakat miskin perkotaan, dengan satu model septic tank terpusat (seperti dipraktikkan di Singapura).

"Langkah itu selain akan terjadi pengolahan kotoran secara terpusat guna dihasilkan produk lain lebih berguna (air diolah untuk air baku, sedangkan kotoran diolah menjadi kompos dan biogas), juga dapat menciptakan kebersihan dan kenyamanan," ungkapnya.

Senada dengan Basah Hernowo, Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Usaha Kecil Kementerian Negara Lingkungan Hidup Sonny Tri Bangun Laksono mengungkapkan perlunya perbaikan dan pembangunan sanitasi dalam suatu daerah, karena pertumbuhan penduduk sangat cepat. (Dik/H-2).



Post Date : 06 Oktober 2007