Pemerintah Atur REDD

Sumber:Kompas - 07 Desember 2007
Kategori:Climate
Nusa Dua, Kompas - Pemerintah akan mengendalikan sepenuhnya implementasi penurunan emisi gas rumah kaca melalui upaya pencegahan deforestasi dan kerusakan hutan atau REDD di seluruh wilayah Indonesia. Sebuah regulasi khusus akan disusun dan diterapkan sebagai pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat hingga pemerintah desa.

Menteri Kehutanan MS Kaban menegaskan hal itu seusai acara peluncuran reduced emissions from deforestation and degradation (REDD) Indonesia yang digelar di sela-sela penyelenggaraan Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12).

"Negara kepulauan yang begitu besar yang kita miliki adalah sebuah kelemahan dalam implementasi REDD sehingga mau tidak mau pemerintah harus mengendalikan. Pihak swasta nantinya juga boleh menerapkan program ini, tetapi dengan regulasi khusus yang akan segera disusun," kata Kaban.

Peluncuran REDD Indonesia dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar, Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf, dan Ketua Delegasi Indonesia pada Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim (UNCCC) Emil Salim.

Kaban memperkirakan dana yang dapat diperoleh dari program itu mencapai 5-10 miliar dollar AS. Ia berjanji regulasi implementasi REDD itu akan menjamin sampainya dana hingga ke masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang bertindak sebagai penjaga hutan dalam arti sesungguhnya.

Sediakan dana

Henry Derwent, Direktur Internasional tentang Perubahan Iklim dari Departemen Lingkungan Hidup Inggris yang mewakili IFCA mengungkapkan, pihaknya menyediakan dana 1,4 juta dollar AS dan Inggris menyumbang 0,5 juta dollar AS.

"Masyarakat sekitar hutan itu mungkin miskin, tetapi tidak bodoh. Karena itu, Pemerintah Indonesia harus dapat memastikan bahwa mereka mendapatkan apa yang menjadi hak mereka," kata Derwent.

Gubernur Suebu dan Irwandi secara senada menyatakan dukungannya pada penerapan REDD Indonesia. Bahkan, Suebu menyatakan bahwa Papua yang notabene menyumbang lebih dari 50 persen hutan konservasi di seluruh Indonesia siap menjadi tempat pelaksanaan proyek percontohan. Menurut dia, salah satu yang perlu dipersiapkan saat ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. (BEN)



Post Date : 07 Desember 2007