Pemerintah Bentuk Timnas Banjir

Sumber:Republika - 13 Maret 2007
Kategori:Banjir di Jakarta
JAKARTA--Pemerintah berniat membentuk tim nasional (timnas) khusus mengatasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Saat ini pemerintah tengah mematangkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk menggerakkan seluruh departemen dan pemda terkait.

Rencana pembentukan timnas banjir itu kemarin (12/3) dimatangkan di kantor Wakil Presiden di Jakarta. Sejumlah menteri, seperti Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Meneg LH Rahmat Witoelar, dan Meneg PPN/Kepala Bappenas, terlihat ikut menghadiri rapat yang dipimping langsung oleh Wapres Jusuf Kalla itu. Sekitar 1,5 jam rapat berlangsung khusus membicarakan penanganan banjir di Jabodetabek.

Pembentukan timnas itu, menurut Menteri PU, belajar dari pengalaman upaya mengatasi semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Timnas itu nantinya akan mempunyai organisasi dan satuan-satuan kerja yang berasal dari setiap departemen dan pemda terkait. ''Nanti kita akan membuat timnas seperti mengatasi lumpur,'' ungkapnya usai rapat.

Namun Djoko belum bisa menjelaskan lebih rinci rencana pembentukan timnas itu karena masih akan dimatangkan lebih lanjut. Yang pasti, ujarnya, nanti akan dibentuk semacam koordinator yang akan bertanggung jawab atas upaya penanganan banjir ini sehingga tidak menyimpang dari rencananya. ''Kita kan ada master plan-nya,'' ujarnya.

Selain membentuk timnas, Djoko mengemukakan, pemerintah juga tengah mempersiapkan Inpres untuk penanganan banjir itu. Saat ini konsep Inpres itu sedang dibuat dan baru setengah jadi. Inpres ini nantinya akan difinalisasi dan dikoreksi Bappenas sebelum diteken Presiden.

Menurut Djoko, Inpres itu berisikan instruksi Presiden kepada semua departemen dan pemda terkait untuk bersama-sama mengatasi banjir itu. Departemen yang dilibatkan seperti Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan, Departemen Kehutanan, dan Kementrian Lingkungan Hidup. Sedangkan Pemdanya terdiri atas DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Dalam rapat itu, Djoko menambahkan, juga dibahas perkembangan pembuatan Banjir Kanal Timur (BKT). Ia mengakui BKT itu belum bisa diselesaikan tahun ini. Pemprov DKI baru hanya menyanggupi pembebasan tanah sepanjang sembilan kilometer pada 2007. Sementara panjang BKT yang sudah digarap baru 7,7 kilometer dari rencana 23,5 kilometer. ''Sisanya dibebaskan 2008,'' ungkapnya.

Tahun ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 2,1 triliun untuk menggarap BKT, Banjir Kanal Barat (BKB) dan normalisasi beberapa sungai besar di Jakarta. Sementara Pemprov DKI diminta untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 1,76 triliun untuk membuat drainase, sejumlah waduk, dan mengganti pompa air.

Selanjutnya, pada 2008 Pemprov DKI masih mengucurkan dana sebesar Rp 1,2 triliun dan pada 2009 sebesar Rp 44 miliar. Sedangkan total anggaran yang diberikan pemerintah pusat untuk mengatasi banjir ini hingga 2009 mencapai Rp 6,5 triliun. ''Namun pemerintah DKI bisa mengajak kerja sama pihak swasta, seperti membuat waduk di perumahan Kelapa Gading bersama developernya,'' katanya.

Sutiyoso tak Tahu Rencana Pusat

Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, mengaku tidak tahu rencana pemerintah pusat membentuk tim nasional penanggulangan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Kemarin, Sutiyoso memang tidak ikut dalam rapat pembahasan tim naional penanggulangan banjir di kantor Wakil Presiden. Tetapi dia menanggapi rencana tersebut dengan mengatakan, ''itu keputusan yang wajar."

Bagi Sutiyoso, penanganan banjir di kawasan Jabodetabek sudah memiliki konsep yang jelas dari hulu ke hilir. "Itu saja yang harus dilakukan," katanya menegaskan, Senin (12/3), kepada wartawan di Balaikota. Upaya penanganan banjir yang dimaksud dia adalah membangun BKT, memindahkan warga yang tinggal di pinggir sungai ke rumah susun yang layak, membangun situ besar di selatan, sampai mengkonservasi daerah resapan air di Puncak. ind(djo )

Post Date : 13 Maret 2007