Pemerintah Dorong Keterlibatan Swasta

Sumber:Suara Pembaruan - 10 Desember 2007
Kategori:Climate
[NUSA DUA] Pemerintah akan mendorong keterlibatan sektor swasta untuk ikut bersama-sama menghadapi dampak perubahan iklim. Proses keterlibatan sektor swasta itu akan disusun dalam sebuah kebijakan, antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, sebelum dimulainya pertemuan menteri-menteri keuangan di Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim, di Nusa Dua, Bali, Senin (10/12).

Sri Mulyani mengatakan, selama ini pembiayaan dalam menghadapi perubahan iklim hanya menggunakan dua sumber dana, yakni pembiayaan publik melalui APBN dan pembiayaan internasional melalui lembaga-lembaga dana, antara lain Bank Dunia dan Asian Development Bank. "Setelah kita pelajari, menghadapi perubahan iklim tidak cukup hanya mengandalkan dua sumber dana tersebut. Oleh karena itu kita minta keterlibatan sektor swasta," katanya.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah masih memikirkan mekanisme kompensasi yang bisa diberikan kepada pihak swasta yang terlibat dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Mekanisme kompenasasi itu bisa saja berupa subsidi, pajak, atau insentif keuangan.

Didorongnya sektor swasta untuk terlibat, kata Sri Mulyani, karena melihat fakta terbatasnya dana yang dimiliki APBN dan dana internasional. Apalagi tahun 2015, dana-dana dari kedua sumber tersebut sudah dialokasikan untuk memberantas kemiskinan lewat program millennium development goals (MDGs). Kondisi itu membuat adanya kekhawatiran sebagian dana untuk memberantas kemiskinan bakal dialihkan ke pembiyaan dampak perubahan iklim.

Tidak Signifikan

Menkeu juga mengatakan persoalan dana adaptasi yang saat ini dipersoalkan di sidang utama konferensi tidak terlalu signifikan karena dana yang akan diterima negara-negara berkembang, seperti Indonesia hanya sekitar US$ 200 juta. Nilai tersebut jauh lebih sedikit dari komitmen dalam negeri yang mengalokasikan dana besar untuk lingkungan hidup. "Kita sibuk berdebat di sidang untuk mendapatkan dana dari luar yang nilainya tidak seberapa padahal tahun ini pemerntah mengalokasikan dana Rp 4 triliun dalam APBN 2007 untuk reboisasi. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana kinerja Departemen Kehutanan dan pemerintah daerah dalam memanfaatkan dana yang kita alokasikan itu," katanya.

Menyongsong pertemuan dengan para menteri keuangan, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya optimistis akan dicapai sejumlah kesepakatan dan perjanjian kerja sama. Secara garis besar, pertemuan para menteri keuangan itu akan menyepakati tiga hal, yakni adanya perjanjian bilateral, multilateral, dan mekanisme ketelibatan sektor swasta. [E-7]



Post Date : 10 Desember 2007