PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta dinilai belum maksimal melakukan upaya pencegahan banjir di ibu kota. Begitu juga Pemerintah Kota se-DKI dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi DKI sebagai instansi yang paling bertanggung jawab mencegah Jakarta tergenang banjir.
Penilaian itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ahmad Husein Alaydrus kepada Jurnal Nasional di Jakarta, Kamis (1/7). "Upaya pencegahan banjir yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI tidak maksimal. Padahal, anggaran yang sudah dialokasikan sangat besar. Sudah lebih dari cukup, baik dari APBD maupun APBN. Dengan proyek Banjir Kanal Timur (BKT), bahkan mencapai triliunan rupiah," katanya.
Yang dikatakan Husein Alaydrus logis. Seperti pantauan Berita Jakarta, situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (30/6), banjir setinggi 40-150 sentimeter menggenangi ribuan rumah warga di Kelurahan Cipinangmelayu, Makasar, Jakarta Timur. Banjir tersebut sebagai akibat meluapnya Kali Sunter yang tepat berada di belakang permukiman warga. Banjir menggenangi 31 RT yang tersebar di enam RW yang dihuni ribuan kepala keluarga (KK).
Menurut Kepala Seksi Pemeliharaan Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Timur A`am Amirulloh, banjir itu disebabkan oleh penyempitan Kali Sunter dan Kali Cipinang. Akibatnya, air yang mengalir dari Bogor menuju BKT terhambat. "Volume air kiriman dari Bogor sangat tinggi. Kapasitas Kali Sunter dan Kali Cipinang tidak mampu menampung air kiriman tersebut sehingga meluap ke wilayah permukiman warga hingga seluas tujuh hektare," katanya.
Pada hari yang sama juga diberitakan, meluapnya Kali Pesanggrahan dan rusaknya tanggul di Situ Gintung, Ciputat, Tangerang Selatan, menyebabkan 10 RW di Jakarta Selatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Tangerang pun terendam banjir. Enam RW itu terdapat di Kelurahan Pondokpinang, Kecamatan Kebayoranlama dan empat RW di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan. Menurut Kepala Posko Banjir Kelurahan Pondokpinang, Ferison, banjir yang menggenangi wilayahnya sudah terjadi dua kali dalam sepekan ini.
Pekan ini banjir juga menggenangi beberapa wilayah lain di Jakarta. Antara lain, ruas Jalan Bangka I, Pondok Karya, Jakarta Selatan, Selasa (29/6) lalu. Pada hari yang sama, banjir juga menggenangi ruas jalan di Depan Gelael Pancoran, Jalan Duren Tiga, dan Kramat Jati, Jakarta Timur. Genangan air mencapai 30-50 sentimeter.
Husien Alaydrus menyerukan, Dinas PU DKI harus betul-betul bekerja keras mengeruk kali-kali yang mengalir di seluruh wilayah Jakarta. "Saya lihat mereka mengerjakannya setengah hati. Contoh, yang seharusnya dikeruk sedalam tiga meter, hanya dikeruk satu meter. Saya menduga ada KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam mengerjakan itu," kata politisi Partai Demokrat itu.
Di luar persoalan banjir yang melanda, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini juga mengingatkan, Pemerintah Provinsi DKI juga harus menuntaskan semua persoalan terkait proyek BKT. "Banyak tanah warga belum dibayar. Rakyat tak boleh dirugikan," katanya. Abdul Razak
Post Date : 02 Juli 2010
|
