Pengarusutamaan Gender

Benarkah strategi pengatusutamaan gender (PUG) di Indonesia gagal Paling tidak itu yang menjadi salah satu alasan mengapa Rencana Aksi Nasional Pengarusutamaan Gender menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan saat ini. Karena meski sudah ada beberapa hal yang dicapai di bidang pemerintahan, namun setelah enam tahun diimplementasikannya PUG melalui Inpres No.9 Tahun 2000 ternyata masih ada beberapa kendala yang dihadapi, yakni antara lain belum meratanya pemahaman tentang konsep gender dan PUG di kalangan decision makers, Inpres No.9/2000 yang tidak cukup kuat sebagai landasan hukum, masalah pengenalan strategi PUG yang belum menjawab kebutuhan sektor dan daerah, terbatasnya indikator gender yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menyusun kebijakan, serta belum digunakannya analisis gender dalam perencanaan pembangunan.

Dalam rangkaian konsultasi publik antar sektor yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI dan pihak UNDP di beberapa wilayah, dikeluhkan juga sektor infrastruktur dan transportasi yang belum cukup menjawab kebutuhan perempuan meski persentase dalam anggaran belanja daerah bisa mencapai 70%. Padahal jika kita tengok kembali definisi dari PUG yang salah satunya mengatakan bahwa pengarusutamaan gender adalah seluruh proses dari bagaimana perempuan dan laki-laki menerima manfaat pembangunan mulai dari desain, monitoring dan implementasi, maka perlu juga untuk memahami bahwa PUG bukanlah program melainkan strategi. Karenanya tidak diperlukan dana khusus, meski terbukti juga bahwa jika dana tersebut dianggarkan maka sosialisasi tentang keadilan dan kesetaraan gender di wilayah-wilayah lokal bisa berjalan dengan lebih efektif.

DAFTAR ISI :

Daftar Isi Edisi 50
Prolog
Topik Empu
Kliping
Wawancara
Profil
Luar Negeri
Kolom Budaya
Serba-serbi

Post Date : 06 April 2011