Ribuan Personel Siaga Menghadang Banjir

Sumber:Media Indonesia - 11 Februari 2004
Kategori:Banjir di Jakarta
BAGI warga Jakarta, menghadapi banjir itu sudah biasa. Setiap tahun, Ibu Kota tidak pernah bebas dari banjir. Setidaknya, tahun 2004 ini, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) memperkirakan, Jakarta akan dilanda banjir antara Januari dan Februari.

Lalu, bagaimana kesiapan warga maupun Pemprov DKI menghadapi ancaman banjir tahun ini? Kepala Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (Tramtib dan Linmas) DKI Subagio menjelaskan, 41 ribu personel gabungan terdiri dari Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan diperkuat jajaran Pangkoops AU I serta Pangarmabar siap diterjunkan setiap saat untuk menanggulangi bencana bila terjadi banjir di Jakarta.

Subagio yakin, koordinasi antara Pemprov DKI dengan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Panglima Komando Operasi (Pangkoops) AU I, serta Panglima Armada Barat (Pangarmabar) sudah berjalan baik. Ini terlihat sejak pemprov melakukan gladi lapang dan posko banjir pada Oktober 2003 sebagai uji coba berjalan cukup lancar. Kesiapan personel gabungan instansi terkait dalam menanggulangi dan mengevakuasi korban bila terjadi banjir di DKI sudah teruji keandalan koordinasi dan kekompakannya.

Begitu ada perintah dari Gubernur DKI Sutiyoso, sebanyak 41 ribu personel gabungan dari Pemprov DKI, Polri, TNI (AD, AU, AL) dibantu masyarakat termasuk LSM, PMI, dan organisasi sosial masyarakat lainnya, sudah siap.

Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) memperkirakan Jakarta dilanda banjir antara Januari dan Februari 2004 akibat air kiriman dari kawasan Bopuncur dan frekuensi turun hujan tinggi di DKI. "Kita merasakan sendiri sejak Desember 2003 sampai awal Januari 2004, frekuensi turunnya hujan di Jakarta cukup tinggi. Jadi, kita harus mengantisipasi sejak dini," Subagio menjelaskan.

Selain personel, ujar Syarifuddin Arsyad, Kasubdin Kesiagaan Dinas Tramtib dan Linmas DKI, peralatan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya serta jajaran diperkuat Pangkoops AU I dan Pangarmabar juga disiapkan untuk digunakan setiap saat sesuai kebutuhan. Misalnya perahu karet, truk, dapur umum, tenaga medis, dan regu penolong lainnya. Sedangkan Pemrov DKI memiliki sebanyak 200 buah perahu karet diperkirakan tidak cukup bila terjadi banjir besar.

Meskipun personel sudah siap, namun Subagio mengakui bahwa Pemprov DKI punya kelemahan dalam sistem komunikasi. Ada 186 kelurahan daerah rawan banjir di DKI. Ini tidak mudah. Kita membutuhkan sistem komunikasi yang andal agar bila banjir datang, dapat segera disampaikan kepada masyarakat dan pokso-posko serta satuan tugas pelaksana (satlak) penanggulangan banjir tingkat kota madya.

Subagio mengakui, sistem komunikasi yang ada sekarang belum maksimal. Karena jangkauan dengan menggunakan alat komunikasi handy talky (HT) selama ini kurang efektif. Sebab HT hanya mampu menghubungkan pintu air dengan Posko DPU DKI dan Crisis Center Balai Kota DKI. Padahal informasi soal banjir harus segera disampaikan kepada masyarakat lewat kelurahan agar waspada dan siap-siap dievakuasi.

Subagio mengatakan, komunikasi sangat dibutuhkan bila terjadi banjir, terutama jaringan ke 186 kelurahan rawan banjir. Begitu juga komunikasi ke unit-unit instansi terkait seperti kepolisian, kantor wali kota, kecamatan, kelurahan, dan RT/RW untuk ditindaklanjuti penanganan banjir serta penanggulangan evakuasi korban.

Dilarang cuti

Menghadapi banjir tahun ini, semua pejabat di lingkup Pemprov DKI dan jajarannya dilarang mengambil cuti. Begitu juga seluruh posko, satlak penanggulangan banjir di lima wilayah kota madya, dan pejabat wajib piket (tidak boleh lagi anak buah) menyusul Jakarta dalam status Siaga III Banjir, kata Gubernur DKI Sutiyoso.

Instruksi itu disampaikan mantan Pangdam Jaya dalam pengarahan kepada 186 lurah yang wilayahnya termasuk rawan banjir. Acara pengarahan itu dihadiri para pejabat instansi terkait Pemprov DKI.

"Fasilitas HP (handphone yang dibagikan gratis untuk para lurah supaya stand by 24 jam. Kalau menghemat pulsa boleh komunikasi lewat SMS pada petugas Crisis Center DKI. Tapi bila terjadi banjir, langsung telepon menggunakan HP itu," pinta Sutiyoso, sambil menambahkan, monitoring banjir ibu kota dipusatkan di Crisis Center Balai Kota DKI yang setiap saat bisa dihubungi dan menghubungi dari dan ke tempat kejadian banjir. (Ssr/S-1)

Post Date : 11 Februari 2004