CIMAHI, (PRLM).- Tingkat pelayanan sanitasi Jawa Barat baru mencapai 52 persen. Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Milenium Devepolment Goals (MDGs) yang mengharuskan layanan sanitasi pemerintah terhadap masyarakat minimal 70 persen pada 2015.
Kepala Satuan Kerja Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman (Satker PLP) Jabar Agus Sutiyasno mengatakan, kondisi sanitasi Jabar saat ini memang masih tertinggal. "Ini tidak hanya terkait masalah infrastruktur, tetapi kesadaran masyarakatnya juga," ujarnya ketika melakukan studi banding pengolahan sampah di lingkungan pemerintah Kota Cimahi, Kamis (17/3).
Menurut Agus, masalah sanitasi dan sampah di Jabar memang tidak lepas dari pola perilaku masyarakat sendiri yang harus segera diubah. Pasalnya, fasilitas yang dibangun pemerintah akan sia-sia tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk menjaganya.
Agus mencontohkan, di suatu daerah yang masyarakatnya terbiasa buang air di sungai, sarana MCK yang dibangun tetap tidak digunakan optimal dan tidak dipelihara. Untuk itu, pembangunan sarana sanitasi haruslah didasari aspirasi dari masyarakat itu sendiri, mulai dari penentuan lokasi dan bentuknya.
Dalam studi banding tersebut, Agus membawa serta sekitar 200 perwakilan masyarakat dan pemerintah di 12 kota/kabupaten se-jabar dan 4 perwakilan kota/kabupaten se-Banten. Mereka menjadikan Kota Cimahi sebagai percontohan pengolahan sampah dan Kota Bogor sebagai percontohan sistem sanitasi komunal.
"Daerah yang mengirimkan perwakilannya telah mendapat dana alokasi khusus untuk pembangunan sarana sanitas. Sekarang tinggal menentukan seperti apa sanitasi itu akan dibangun, jadi kami sengaja melakukan studi banding ke Cimahi dan Bogor," katanya. (A-178/das)
Post Date : 18 Maret 2011
|
