Sejumlah tempat pembuangan sampah sementara di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, meresahkan warga setempat karena menimbulkan bau menyengat.
"Lokasinya masing-masing berada di RW14 dan RW41. Sampah itu menumpuk karena belum ada yang mengelola," kata Sekretaris Kecamatan Rawalumbu, Edi Sutardi, di Bekasi, Minggu (20/3) sebagaimana dikutip Antara.
Menurut dia, Masyarakat yang membuang sampah ke lokasi itu juga berasal dari Kampung Narogong dan Kecamatan Mustika Jaya. Bahkan, masih ada masyarakat yang membuang sampah di sekitar RW 18, Kampung Narogong, Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu.
"Memang hanya bersifat sementara, tapi kiriman sampah dari tetangga membuat volume sampah menumpuk di TPS sementara dan dikeluhkan warga sekitar karena bau dan berpotensi menjadi sumber penyakit," ujarnya.
Dikatakan Edi, keberadaan dua TPS di Kecamatan Rawalumbu menjadi kebutuhan masyarakat. Sebab, tidak ada lahan lain untuk lokasi pembuangan sampah sementara, sehingga banyak sampah berceceran di sekitar permukiman warga.
"Karena sampah sudah ada di mana-mana, masyarakat kemudian berinisiatif untuk buka TPS sementara di RW14 dan RW41," ucapnya.
Edi mengatakan, sampah yang berada di TPS di RW 41 dengan luas kurang lebih 6 hektare jarang ditertibkan oleh Dinas Kebersihan setempat untuk diangkut ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.
"TPS sementara itu menjadi lokasi penumpukan sampah dari warga RW 1, RW 2, dan RW 41 dengan volume hampir 4 kubik per hari. Sampah di lokasi itu hanya ditampung, belum ada pengelolaan," katanya.
Sementara untuk TPS di RW 14 dengan luas 200 meter hanya digunakan masyarakat sekitar untuk membuang sampah jenis rumah tangga. Sampah di lokasi itu masih diangkut petugas terkait ke Bantar Gebang untuk dikelola.
"Setiap harinya ada sekitar empat personel kecamatan yang mengangkut sampah itu dengan upah Rp150 per hari," ungkapnya.
Secara terpisah, wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bekasi, Eliaser Yantje Sunur, mengatakan perlu ada program penanganan sampah yang lebih serius dari pemerintah di lokasi tersebut.
"Pemerintah harus memiliki inisiatif membuat program yang lebih serius menangani masalah ini. Jangan hanya kesannya menunggu anggaran saja baru bekerja," kata politisi PDIP itu.
Dikatakan Eliaser, kenyataan itu hanya menjadi potret kecil permasalahan pemerintah dalam upaya mempertahankan predikat kota terbersih Adipura yang perlu segera disikapi dengan bijak.
"Bila pemerintah tidak mampu, kita bisa serahkan kepada swasta untuk dikelola," demikian ungkap Eliaser.
Post Date : 21 Maret 2011
|
